Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, masih ada Rancangan Undang-Undang lain yang didorong masyarakat sipil untuk segera disahkan yakni Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan RUU PPRT bertahun-tahun tidak kunjung dibahas. Ia pun mengajak kementerian/lembaga mengawal pengesahannya.
“RUU PPRT sudah lama tertidur, saatnya kita bangunkan lagi. KSP siap memberikan dukungan penuh. Dan kami (KSP) sudah pengalaman mengawal UU TPKS yang baru disahkan 12 April kemarin,” ujar Moeldoko seperti dikutip dari siaran pers resmi KSP, Jumat (15/4).
Baca juga: Segera Realisasikan UU PPRT, Perlindungan Hak PRT Mendesak Dilakukan
Ia menekankan urgensi RUU PPRT. RUU tersebut sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan hukum perlindungan pekerja rumah tangga, dan memberikan rasa aman kepada PRT dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan.
Mengutip data Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi (Jala) PRT, selama periode 2018-2020 tercatat ada 1.743 kasus kekerasan terhadap PRT. Namun, sejak dinisiasi 18 tahun lalu dan menjadi inisiatif usulan DPR, RUU PPRT mengendap di gedung parlemen. UU tersebut, ujarnya, tidak kunjung disepakati untuk dibahas.
“Data dari Jala PRT menunjukkan RUU PPRT untuk segera disahkan. Agar ada aturan yang jelas soal hak dan kewajiban bagi PRT, kepala keluarga, hingga lembaga-lembaga penyalurnya,”jelas Moeldoko.
Ia mengakui mengawal percepatan pembahasan dan pengesahan sebuah Rancangan Undang-Undang tidak mudah. Terlebih, jika RUU tersebut dianggap marjinal dan tidak menguntungkan secara politik.
Menurutnya, kerja keras dan kolaborasi yang kuat antar kementerian/lembaga, serta dukungan dari masyarakat sipil dapat mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT.
“Ini perlu gugus tugas yang melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat sipil. Segera dirumuskan manajemen pembentukannyanya. Untuk cara kerjanya, kita bisa mengadopsi bagaimana kerja tim Gugus Tugas RUU TPKS,” tambah Moeldoko. (OL-1)
Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
ANAK-anak di Australia yang usianya di bawah 16 tahun akan dilarang untuk menggunakan media sosial (medsos).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved