Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

Dorong Percepatan Kemajuan Daerah, DPR Kembali Bahas 7 RUU Provinsi

Junimart berterima kasih atas partisipasi pemerintah hingga DPD RI dalam pembentukan RUU tentang provinsi menjadi UU.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Tolak Pembahasan Revisi Kedua UU PPP

Mulyanto, menyebut revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

LPSK: Prinsip Nonkriminalisasi Korban Harus Masuk dalam RUU TPKS

Menurut LPSK, pada kasus tindak pidana kekerasan seksual, banyak terjadi kriminalisasi terhadap korban, yang akhirnya menghambat proses memperjuangkan hak.

Puan Maharani: Libatkan Publik dalam Pembentukan Regulasi Turunan UU IKN

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan regulasi turunan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Abdullah Hehamahua Cs Gugat UU IKN ke MK

Abdullah Hehamahua beserta 11 orang lainnya menggugat atau mengajukan pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

UU IKN Digugat ke MK, Setneg: Bentuk Partisipasi Aktif Warga

Setneg menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan jawaban terkait UU IKN, jika Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan gugatan tersebut.

Sekjen DPR Antarkan Draf UU Ibu Kota Negara ke Setneg

Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan, sebelum diserahkan kepada pemerintah, UU tersebut sudah lengkap dengan isi 11 bab dan 44 pasal.

Komisi II DPR Minta Pemda Tak Langgar UU Terkait Pengisian Penjabat Kepala Daerah

Menurut Aminurokhman, selain membuktikan lemahnya ketaatan pemerinah terhadap aturan yang ada aturan yang dilanggar tersebut akan menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.

NasDem: UU IKN Tampilkan Karakter Hukum Progresif

Pada Pasal 8 UU IKN bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara ialah Otorita IKN Nusantara yang beroperasi paling lambat akhir 2022.

MK Minta Bedakan Konstitusionalitas dan Implementasi UU Desa

Istilah-istilah jabatan perangkat desa tidak dikenal karena masih kurang sosialisasi, bukan berarti melanggar konstitusi.

MK Uji Prinsip Perbankan Syariah

Pemohon menilai Pasal 26 UU Perbankan Syariah memaksa MUI maupun BI dan OJK untuk mengatur ketentuan yang menjadi ranah undang-undang.

Atasi Overkapasitas Lapas, Menkumham Targetkan Revisi UU Narkotika 2022

Yasonna mengungkapkan revisi beleid itu akan mengatasi sumber masalah kelebihan beban lapas yang terjadi selama ini. Ia menilai beban lapas saat ini sudah sangat berat.

DPR RI: Integrasi 28 Litbang K/L Sebagai Amanah Undang-Undang

Dengan disatukan litbang-litbang tersbut, maka BRIN harus diberdayakan.

Darurat Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan, Percepat Proses RUU TPKS Menjadi UU

PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) harus diakselerasi untuk menjadi Undang-Undang

Perbaikan UU Cipta Kerja Jangan Hanya Formalitas

MK dalam putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2021 memerintahkan pembuat UU memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun.

Pengadilan HAM Dinanti

TUJUAN utama dari disahkannya UU tentang Pengadilan HAM, ialah untuk mempertanggungjawabkan dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat dengan memenuhi rasa keadilan.

Menkumham Sambut Pengesahan UU Kejaksaan dan Pembentukan Pengadilan Tinggi di Daerah 

Yasonna mengatakan perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan tersebut menjadi salah satu prioritas utama demi mewujudkan negara hukum yang diamanatkan dalam UUD.

DPR Sahkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Dari sembilan fraksi yang ada, hanya fraksi PKS yang menyatakan menolak RUU itu disahkan menjadi UU. Sementara delapan fraksi lainnya menyatakan setuju agar RUU HKPD disahkan menjadi UU.

DPR Dukung Pembangunan Satu Data Nasional

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang menjadi UU akan bersetuhan dengan dua UU, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Ketahanan dan Keamanan Siber.

Profesi Dihina Anggota DPR, KAI Desak Revisi UU Advokat

PERNYATAAN Dedy Sitorus Anggota DPR RI F-PDIP yang dimuat di medsos diduga pelecehan atau penghinaan kepada profesi advokat. Padahal profesi advokat adalah profesi terhormat

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia