Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Aminurokhman mengatakan Komisi II DPR tetap menekankan kepada pemerintah agar dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait pengisian jabatan Penjabat Kepala Daerah seluruh indonesia tidak melibatkan unsur yang bertentangan dengan UU.
“Pijakannya tetap UU dan itu tidak boleh dilanggar. Masa aturan kita yang buat kemudian kita pula yang melanggarkan ya bubar negara ini,” cetusnya, Kamis (27/1)
Menurut Aminurokhman, selain membuktikan lemahnya ketaatan pemerinah terhadap aturan yang ada aturan yang dilanggar tersebut akan menimbulkan kontroversi yang berdampak munculnya kegaduhan yang tidak perlu.
“Kita harus jaga bersama kondisi negeri kita yang kondusif ini dan kami memiliki tugas untuk mengawasi kinerja eksekutif dan menjalani kebijakan yang sudah disepakati,” ujarnya.
Semakin mendekati tahun politik maka kondusifitas harus dijaga. Suasana politik jelang pemilihan akan semakin menghangat saat muncul kontroversi yang diciptakan pemerintah.
Wacana untuk mengangkat penjabat kepala daerah dari unsur lain di luar ASN menurutnya harus dikembalikan pada aturan yang ada di mana penjabat berstatus ASN yang patut mengisi PJ kepala daerah.
“Kami akan tetap mengawasi itu mari kita berkomitmen, kalau memang aturan di dalam UU itu harus ASN ya sudah kita berfikir ASN. Kita kasih kesempatan untuk menjadi dan menjabat,” tukasnya. (Sru/OL-09)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Kurangnya perlindungan dari pemerintah untuk penetapan harga akan memperlebar kesenjangan gender dalam pertanian.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio pesimistis terhadap realisasi program pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi melalui Electronic Road Pricing atau jalan berbayar elektronik
Massa pun semakin beringas. Aksi lempar-lemparan batu dan bom molotov tak bisa terhindarkan. Di lokasi bentrokan, aparat membalas dengan water cannon dan menembakkan gas air mata
BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pemerintah dan Baleg DPR telah sepakat untuk membawa RUU DKJ ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Fraksi-fraksi tidak ada perbedaan pandangan kecuali fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rancangan beleid tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved