Jumat 27 Mei 2022, 11:48 WIB

Demonstrasi UU P3 Salah Alamat

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Demonstrasi UU P3 Salah Alamat

ANTARA/Dhemas Reviyanto
Ilustrasi--Unjuk rasa di depan gedung DPR.

 

JURU Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan ketika Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) masih menjadi rancangan dan belum disahkan di DPR, maka para pihak tentu boleh saja melakukan unjuk rasa, menyampaikan penolakan atau apapun. Tapi ketika sudah disahkan, tentu ada mekanismenya, yaitu melakukan judicial review ke MK, bukan malah menyebarkan informasi sesat atau turun ke jalan.

"Apakah boleh berunjuk rasa ke DPR menuntut pembatalan UU walaupun UU sudah disahkan? Dalam UU 9 Tahun 98 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ada yang namanya berdasarkan asas proporsionalitas, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan dari kegiatan tersebut," kata Teddy dalam keterangan tertulis, Jumat (27/5).

Jadi, jika masih dalam pembentukan UU, masih berbentuk RUU, maka tujuan dari unjuk rasa adalah agar DPR tidak mengesahkan RUU menjadi UU. 

Baca juga: Revisi UU Peraturan Perundang-undangan Memuat 19 Poin Perubahan

Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas, karena DPR tidak bisa membatalkan UU yang telah disahkan, yang bisa melakukan hanyalah MK.

"Tentu salah alamat jika pengunjuk rasa, berunjuk rasa di DPR meminta pembatalan UU P3 yang telah disahkan. Beberapa masyarakat yang akan ikut unjuk rasa terkait hal ini tentu harus diberikan edukasi, jangan mau ikut ajakan yang salah, sehingga tujuan yang kalian inginkan tidak tercapai," ucapnya.

Di MKlah bisa diuji, kata ia, apakah UU itu bertentangan dengan UUD 45 atau tidak, jika tidak, maka UU yang telah disahkan tidak melanggar aturan.

"Para pengunjuk rasa wajib terima putusan MK, kecuali memang tujuan pengunjuk rasa bukan untuk menegakkan konstitusi tapi hanya ingin membuat kerusuhan. UU P3 hanya sebagai alat untuk membuat kerusuhan," tegasnya. (RO/OL-1)

Baca Juga

Antara

Soal Payung Hukum DOB Papua, KPU: Paling Telat Akhir Tahun Ini

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 06 Juli 2022, 17:35 WIB
Apabila revisi payung hukum Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua terlambat dari tenggat waktu, KPU akan tetap mengikuti undang-undang yang...
MI/ Susanto

Dirut PT Adhi Karya Diperiksa Kejagung terkait Korupsi Anak Perusahaan

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 06 Juli 2022, 16:57 WIB
Pemeriksaan tersebut terkait dugaan korupsi pembelian tanah yang dilakukan PT Adhi Persada Realti (APR), anak perusahaan Adhi...
MI/ HO

Hendri Satrio: Inklusi Keadilan Sosial Harus Gencar Diwacanakan Politisi

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 16:39 WIB
Lolitik inkluasi dalam ruang sosial maupun ekonomi dinilai menjadi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya