Berita Terbaru Undang Undang Hari Ini

Peluang Mediasi Penal dan Restorative Justice dalam pidana Medis di RUU KUHP

Mediasi penal dalam perkara pidana  malpraktik kedokteran belum diatur baik dalam KUHP, Undang Undang Kesehatan, Undang Undang Praktik Kedokteran.

Dorong UU Konsultan Pajak, DPR Sebut Ultah IKPI ke-57 Jadi Momentum

ANGGOTA DPR Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun mengakui bila saat ini undang-undang konsultan pajak masih dalam proses penggodokan dan berharap HUT IKPI ke-57 jadi momentum melanjutkan.

DPR dari Fraksi PPP Usulkan Revisi Terbatas UU Kepolisian

Achmad Baidowi mengusulkan revisi terbatas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dengan tujuan agar berjalan reformasi dan penguatan kelembagaan institusi.

Kesadaran Masyarakat Meningkat, Momentum Percepat Aturan Turunan UU TPKS

Di lapangan, kasus kekerasan seksual terbaru setelah diundangkannya UU TPKS tidak serta merta merujuk atau menjadikan UU TPKS referensi.

Tanpa Perlu Ubah UUD 1945, MPR akan Segera Terapkan PPHN

"Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

DPP KNPI Dukung Uji Materi UU Polri Untuk Polri yang Lebih Baik

DPP KNPI akan segera ajukan uji materi UU Polri menyusul terkuaknya kasus terbunuhnya Brigadir J atau polisi tembak polisi di rumah mantan Kadiv Propam Irjen Sambo.

Jokowi Resmi Tanda Tangani UU Permasyarakatan yang Baru

PRESIDEN Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi telah menandatangani Undang-Undang No.22/2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Ditjen Pas Janji Segera Laksanakan Amanat UU Pemasyarakatan Baru

Sosialisasi kepada unit pelaksana teknis (UPT) yakni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) menyikapi perubahan ini, juga dilakukan. 

Sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah Amendemen

UUD 1945, sebagai hukum negara tertinggi di NKRI, sudah berapa kali mengalami amendemen atau perubahan. Amendemen memiliki tujuan yaitu menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Bawaslu: Gagasan Kampanye di Kampus Bagus Asal tak Langgar UU

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengemukakan gagasan atau wacana melakukan kampanye di lingkungan kampus boleh saja tapi jangan sampai memicu konflik

Kemendikbud-Ristek Siapkan Regulasi Turunan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi

Kemendikbud-Ristek akan melakukan koordinasi di dalam pemerintah untuk menyusun peraturan turunan dari undang-undang ini.

Dosen UMY: Banyak Dampak Negatif dari Perkawinan Beda Agama

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, istilah perkawinan antaragama tidak direkognisi.

Penyusunan Draf RUU Perkoperasian Ditargetkan Rampung Oktober 2022

“Oktober 2022 paling tidak kami targetkan selesai dan RUU Perkoperasian ke DPR, sehingga tahun depan bisa dibahas di DPR,” ungkapnya

Berantas Perdagangan Satwa Liar, Komisi IV Dorong Revisi UU KSDAHE

Jeratan hukum pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta, yang saat ini dinilai tidak memberikan efek jera pada para pelaku.

Demonstrasi UU P3 Salah Alamat

Jika sudah disahkan, lalu unjuk rasa, maka hal itu sudah melenceng dari asas proporsionalitas, karena DPR tidak bisa membatalkan UU yang telah disahkan.

DPR Pertanyakan Penunjukan Perwira TNI Aktif Sebagai Pj Bupati Seram Barat

Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kebijakan Mendagri yang menunjuk perwira aktif yakni Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.

Revisi UU Peraturan Perundang-undangan Memuat 19 Poin Perubahan

Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tersebut dihadiri langsung oleh 66 anggota dewan sedangkan 220 anggota lainnya mengikuti rapat secara virtual dan 62 anggota tidak hadir dengan izin.

DPR Prioritaskan Pembahasan Delapan Isu Penting dan Penuntasan RUU

Pada masa persidangan ini, DPR bersama pemerintah dan DPD akan memprioritaskan untuk menuntaskan pembahasan RUU yang saat ini berada dalam pembahasan pembicaraan tingkat I.

Pastikan Implementasi UU TPKS, Kementerian PPPA Siapkan Unit Kerja Khusus hingga Tingkat Daerah

"Sudah ada (unit kerja). Kelembagaan mandat UU TPKS. Untuk di pusat adalah PPT dan di daerah UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruhnya diatur dengan Perpres,"

Puan Minta Penculik yang Cabuli Anak Dijerat dengan UU TPKS

Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual.

Merancang Ulang Masa Depan Pendidikan Tinggi Teknik: Dari Gudang Pengetahuan Menuju Kurator Peradaban

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia