Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

DPR Harap Pengesahan UU PDP Selesaikan Masalah Kebocoran Data

UU  Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengakhiri kebuntuan antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi.

Sahkan RUU PDP Jadi UU, DPR Jamin Negara Lindungi Data Setiap Warganya

RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023

DPR Pastikan 3 Unsur Penting Pembuatan UU Terpenuhi

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memastikan DPR tiga unsur penting pembuatan undang-undang terpenuhi.

Indonesia Butuh Undang-Undang Etika Pemerintahan

Tanpa adanya UU Etika Pemerintahatn, peneliti Siti Zuhro mengatakan Indonesia akan dinganyang habis oleh kepentingan-kepentingan sesaat.

Nova Riyanti Yusuf Terus Kawal Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa DKI Jakarta, Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ menegaskan isu kesehatan jiwa sudah menjadi prioritas global akibat pandemi Covid-19.

DOB Papua, Wamendagri Beberkan Empat Hal Strategis

Untuk kebijakan DOB yang telah dibentuk di Papua, Wempi mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor 15 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2022. 

Peluang Mediasi Penal dan Restorative Justice dalam pidana Medis di RUU KUHP

Mediasi penal dalam perkara pidana  malpraktik kedokteran belum diatur baik dalam KUHP, Undang Undang Kesehatan, Undang Undang Praktik Kedokteran.

Dorong UU Konsultan Pajak, DPR Sebut Ultah IKPI ke-57 Jadi Momentum

ANGGOTA DPR Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun mengakui bila saat ini undang-undang konsultan pajak masih dalam proses penggodokan dan berharap HUT IKPI ke-57 jadi momentum melanjutkan.

DPR dari Fraksi PPP Usulkan Revisi Terbatas UU Kepolisian

Achmad Baidowi mengusulkan revisi terbatas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dengan tujuan agar berjalan reformasi dan penguatan kelembagaan institusi.

Kesadaran Masyarakat Meningkat, Momentum Percepat Aturan Turunan UU TPKS

Di lapangan, kasus kekerasan seksual terbaru setelah diundangkannya UU TPKS tidak serta merta merujuk atau menjadikan UU TPKS referensi.

Tanpa Perlu Ubah UUD 1945, MPR akan Segera Terapkan PPHN

"Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

DPP KNPI Dukung Uji Materi UU Polri Untuk Polri yang Lebih Baik

DPP KNPI akan segera ajukan uji materi UU Polri menyusul terkuaknya kasus terbunuhnya Brigadir J atau polisi tembak polisi di rumah mantan Kadiv Propam Irjen Sambo.

Jokowi Resmi Tanda Tangani UU Permasyarakatan yang Baru

PRESIDEN Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi telah menandatangani Undang-Undang No.22/2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Ditjen Pas Janji Segera Laksanakan Amanat UU Pemasyarakatan Baru

Sosialisasi kepada unit pelaksana teknis (UPT) yakni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) menyikapi perubahan ini, juga dilakukan. 

Sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah Amendemen

UUD 1945, sebagai hukum negara tertinggi di NKRI, sudah berapa kali mengalami amendemen atau perubahan. Amendemen memiliki tujuan yaitu menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Bawaslu: Gagasan Kampanye di Kampus Bagus Asal tak Langgar UU

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengemukakan gagasan atau wacana melakukan kampanye di lingkungan kampus boleh saja tapi jangan sampai memicu konflik

Kemendikbud-Ristek Siapkan Regulasi Turunan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi

Kemendikbud-Ristek akan melakukan koordinasi di dalam pemerintah untuk menyusun peraturan turunan dari undang-undang ini.

Dosen UMY: Banyak Dampak Negatif dari Perkawinan Beda Agama

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, istilah perkawinan antaragama tidak direkognisi.

Penyusunan Draf RUU Perkoperasian Ditargetkan Rampung Oktober 2022

“Oktober 2022 paling tidak kami targetkan selesai dan RUU Perkoperasian ke DPR, sehingga tahun depan bisa dibahas di DPR,” ungkapnya

Berantas Perdagangan Satwa Liar, Komisi IV Dorong Revisi UU KSDAHE

Jeratan hukum pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta, yang saat ini dinilai tidak memberikan efek jera pada para pelaku.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia