Kamis 22 September 2022, 08:05 WIB

DPR Harap Pengesahan UU PDP Selesaikan Masalah Kebocoran Data

DPR Harap Pengesahan UU PDP Selesaikan Masalah Kebocoran Data

Ist/DPR
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani.

 

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang mengakhiri kebuntuan antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 itu akan mampu menjawab atau paling tidak mengurangi secara signifikan peretasan dan kebocoran data yang terjadi.

"Menjadi akhir dari kebuntuan sejak September 2020 akibat tidak adanya titik temu antara pemerintah dan DPR terkait kedudukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi," kata Christina dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (21/9).

Ia berharap Presiden akan menentukan yang terbaik sebagai bagian dari komitmen politiknya, mengingat lembaga tersebut akan mengawasi pihak swasta, badan publik, maupun kementerian/lembaga sehingga penting untuk memiliki independensi.

"Kepastian independensi lembaga ini akan memberikan jaminan lebih dalam upaya negara melakukan pelindungan data masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Komisi I DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenkominfo Sebesar 19,7 Triliun

Ia mengatakan RUU PDP yang baru saja disahkan untuk menjadi undang-undang tersebut mencakup pemahaman soal maraknya kejadian peretasan data yang salah satunya disebabkan sistem pengamanan siber yang belum diterapkan semua instansi.

"RUU PDP memahami keadaan ini dan memastikan penerapan sistem/infrastruktur pengamanan data dan keberadaan sumber daya manusia (data protection officer) yang andal sebagai salah satu kewajiban pengendali data," katanya.

Terkait hal tersebut, Christina menekankan agar institusi atau lembaga negara mencermati catatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) soal peringatan anomali trafik keamanan siber dan rekomendasi yang diberikan.

“Mereka sering 'dicuekin' oleh institusi atau lembaga negara. Kemungkinan ini perlu diwaspadai untuk tidak terjadi pada lembaga pengawas pelindungan data yang akan ditetapkan presiden nantinya," ucapnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Indrayadi

KPK Belum Dapatkan Informasi Sahih Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 September 2022, 00:57 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang sahih soal kondisi kesehatan Gubernur Papua...
MI/Susanto

CSIS Rilis Survei Milenial dan Gen Z Unggulkan Ganjar Pranowo

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 September 2022, 00:05 WIB
Lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) telah merilis hasil survei di mana pemilih milenial dan generasi Z...
Dok. BPIP

Kepala BPIP : Perkuat Ideologi Pancasila dan Jadilah Problem Solver

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 26 September 2022, 21:39 WIB
“Kita adalah bangsa yang paling diridhoi, dicintai, dikasihi oleh Allah SWT. Tinggal lakukan 2 hal. Bersyukur dengan memperkuat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya