Berita Terbaru RUU PDP Hari Ini

Kebocoran Data Imbas Minimnya Sanksi Tegas untuk Instansi Pemerintah

TINGGINYA kasus kebocoran data yang kerap terjadi di Indonesia disebabkan karena tidak adanya sanksi tegas bagi badan publik atau instansi pemerintah.

Aturan Turunan UU PDP Ditargetkan Rampung Tahun Ini

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika menargetkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) rampung di triwulan IV 2023.

Anggota Peradi Wajib Pahami Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Memamahi UU PDP merupakan keniscayaan untuk menegakkan hukum

Ahli Tegaskan Frasa 'Setiap Orang' pada UU PDP Mencakup Badan Hukum Bidang IT

Setiap Orang' pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 Undang-undang Pengendalian Data Pribadi (UU PDP), juga mencakup badan hukum yang bergerak dibidang IT.

Fordigi Dorong Impelentasi UU Perlindungan Data Pribadi di Perusahaan Negara

Forum Digital BUMN (Fordigi) mendorong percepatan implemantasi undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di lingkungan perusahaan-perusahaan negara.   

Hari Privasi Data Sedunia, Pengamat: Privasi Data Indonesia Terus Berkembang

UU PDP seharusnya tidak hanya menyasar swasta, tapi juga lembaga negara karena selama ini lembaga negara baik di pusat dan daerah benar-benar menjadi sasaran pencurian data.

Implementasi UU PDP Lindungi Privasi dan Buka Peluang Bisnis Baru

Sanksi tegas dalam UU PDP tidak sebatas sanksi administratif dan perdata. Korporasi atau individu bisa dikenai sanksi pidana, meski ada pengecualian untuk badan publik.

BSSN : UU PDP Jadi Bagian Penting Transformasi Digital di Indonesia

Dengan ditetapkannya UU PDP, BSSN siap mendukung dan melaksanakan isi pengaturannya sesuai dengan amanat, tugas dan fungsi, serta kewenangan BSSN. 

Implementasi UU PDP Perlu Dukungan Literasi Digital

Berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit pada 2020, Indonesia berada di peringkat 61 dari 100 negara terkait dengan kesiapan menggunakan internet.

RUU Perlindungan Data Pribadi belum Lindungi Perempuan dari Kekerasan Siber

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi (PDP) perlu memberikan perhatian khusus pada kerentanan berbasis gender terhadap perempuan pada kekerasan dan kejahatan siber.

UU PDP Disahkan, Pemerintah Diminta Bentuk Pengawas Independen

PAKAR teknologi informasi dan sekaligus pendiri Drone Emprit and Media Kernel Indonesia, Fahmi Ismail mengapresiasi pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang undang.

DPR Harap Pengesahan UU PDP Selesaikan Masalah Kebocoran Data

UU  Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengakhiri kebuntuan antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi.

RUU PDP Disahkan, Menkominfo Minta PSE Kuatkan Keamanan Siber

"Maka semua PSE harus mempunyai teknologi firewall dan teknologi enkripsi yang dari waktu ke waktu terus ditingkatkan untuk menjaga agar mampu menahan serangan siber,"

DPR Sahkan RUU PDP, Pelanggar Data Pribadi di Denda 5 Miliar Rupiah

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan pengesahan RUU PDP merupakan era baru dalam tata kelola dan perlindungan subjek data pribadi.

Pengesahan UU PDP Era Baru Tata Kelola Data Pribadi

Sahnya RUU PDP menjadi UU merupakan momentum tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya di ranah digital

Sahkan RUU PDP Jadi UU, DPR Jamin Negara Lindungi Data Setiap Warganya

RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023

Tok, RUU PDP Sah Menjadi UU

"Terjadi perubahan sistematika RUU dari draf awal yang disampaikan pemerintah yang terdiri dari 15 BAB dan 72 pasal, berubah menjadi 16 BAB dan 76 pasal."

UU PDP Bisa Kurangi Potensi Kebocoran Data

Sanksi yang ada dalam UU PDP harus tegas. Ada konsekuensi hukum dan denda yang memberatkan perusahaan atau lembaga bila tidak mengelola data-data dengan baik.

Pemerintah Perlu Pastikan Ketersediaan Infrastruktur Pengendali Data

Tanpa infrastruktur yang memadai, pengesahan RUU PDP tidak akan menyelesaikan permasalahan kebocoran data yang terjadi belakangan ini.

Data Negara Diretas, Pengamat: Segera Sahkan UU PDP

Pratama Persadha menuturkan kedaulatan digital negara bisa diinjak-injak karena Indonesia belum mempunyai regulasi yang mengatur.

TKA: Pemanfaatan dan Bukti Validitas

Merawat Kesehatan Mental: Tanggung Jawab Bersama yang Sering Diabaikan

Demokrasi di Balik Simbol

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia