UU PDP Disahkan, Pemerintah Diminta Bentuk Pengawas Independen

PAKAR teknologi informasi dan sekaligus pendiri Drone Emprit and Media Kernel Indonesia, Fahmi Ismail mengapresiasi pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang undang.

"Setelah sekian tahun tidak pernah selesai, akhirnya setelah muncul hacker Bjorka yang mengobral data, akhirnya kita punya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi," kata Ismail, Jumat (23/9).

Menurut dia, meski masih ada beberapa titik yang perlu dibenahi, namun kehadiran undang undang tersebut sudah cukup membantu dan tinggal mengembangkan penyempurnaan berikutnya serta melengkapi peraturan turunannya. Dikatakan, selama ini tarik ulur yang terjadi antara pemerintah dengan DPR sehingga RUU tersebut tidak segera disahkan adalah terkait dengan masalah institusi yang menjadi pengawas. Karena dalam UU PDP ini pembentukan institusi yang mengawasi diserahkan kepada Presiden,

Menurut Fahmi, pemerintah sebaiknya membentuk komisi pengawas independen sehingga kuat dan tidak mudah diintervensi, dan tidak dalam bentuk Satgas. Menurut dia, di negara-negara lain juga berbentuk komisi.

"Misalnya Singapura,  pengawasnya adalah Personal Data Protection Commission, di Inggris ada  Information Office Commission. Rata-rata dalam bentuk komisi," tegasnya. (OL-15)