Data Negara Diretas, Pengamat: Segera Sahkan UU PDP

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui sejumlah dokumen negara bocor. Hal itu diungkapkannya merespons kemunculan peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka di internet.

“Saya pastikan itu memang terjadi tapi tidak ada rahasia negara. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (12/9).

Menanggapi itu, peneliti keamanan siber Communication Information System Security Research Center (CISSRec), Pratama Persadha menuturkan kedaulatan digital negara bisa diinjak-injak karena Indonesia belum mempunyai regulasi yang mengatur.

"Dimulai dari melindungi data pribadi dari serangan peretasan atau kebocoran sebenarnya mempunyai efek yang luar biasa, tidak hanya pada pemilik data pribadi, tapi juga ke negara, industri dan jauh lebih besar lagi ini ada kaitan dengan pertahanan kedaulatan informasi negara serta bagaimana kita akan survive mengarungi era digital ke depan," papar Lratama kepada Media Indonesia, Senin (12/9).

Maka dari itu, Pratama meminta agar pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk memperkuat kedaulatan informasi digital di tanah air.

Baca juga: Akun Twiter TNI AD Diretas, Muncul Gambar Penguin

Ia mencontohkan beberapa negara juga menggunakan payung hukum guna menghadapi era digital.

Misalnya Korea Selatan dan Uni Eropa mengeluarkan UU PDP (GDPR, General Data Protection Regulation).

Langkah ini tidak hanya dalam upaya mengurangi kebocoran data akibat peretasan, tapi juga mengurangi eksploitasi data untuk ekonomi serta menghadapi kegiatan intelijen dari negara lain.

"Karena saat ini data begitu berharga, bahkan menjadi senjata tersendiri dalam kehidupan global," paparnya.

Terkait peretas Bjorka yang tengah jadi sorotan, Pratama menilai masyarakat harus mengakui bahwa baru kali ini kebocoran data menyita perhatian publik dengan luas.

"Bjorka harus dijadikan momentum perbaikan bersama," terangnya.

Pasalnya, aksi seperti Bjorka bisa dilakukan siapa saja, dan akan sulit mendeteksi pelakunya.

"Jadi harus ada pendekatan teknis dan intelijen, karena bila mentok ditelusuri sulit, mau tidak mau penelusuran harus lewat informasi dari banyak pihak tentang siapa Bjorka ini," tuturnya.

"Yang bisa dilakukan pemerintah secara pararel adalah melakukan perbaikan di semua kementrian dan lembaga negara," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah  juga perlu mengejar pelaku, baik Bjorka maupun para penyuplai informasi dan data yang dibocorkan tersebut. (OL-4)