Senin 12 September 2022, 20:39 WIB

Data Negara Diretas, Pengamat: Segera Sahkan UU PDP

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Data Negara Diretas, Pengamat: Segera Sahkan UU PDP

Dok.MI
Ilustrasi

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui sejumlah dokumen negara bocor. Hal itu diungkapkannya merespons kemunculan peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka di internet.

“Saya pastikan itu memang terjadi tapi tidak ada rahasia negara. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (12/9).

Menanggapi itu, peneliti keamanan siber Communication Information System Security Research Center (CISSRec), Pratama Persadha menuturkan kedaulatan digital negara bisa diinjak-injak karena Indonesia belum mempunyai regulasi yang mengatur.

"Dimulai dari melindungi data pribadi dari serangan peretasan atau kebocoran sebenarnya mempunyai efek yang luar biasa, tidak hanya pada pemilik data pribadi, tapi juga ke negara, industri dan jauh lebih besar lagi ini ada kaitan dengan pertahanan kedaulatan informasi negara serta bagaimana kita akan survive mengarungi era digital ke depan," papar Lratama kepada Media Indonesia, Senin (12/9).

Maka dari itu, Pratama meminta agar pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk memperkuat kedaulatan informasi digital di tanah air.

Baca juga: Akun Twiter TNI AD Diretas, Muncul Gambar Penguin

Ia mencontohkan beberapa negara juga menggunakan payung hukum guna menghadapi era digital.

Misalnya Korea Selatan dan Uni Eropa mengeluarkan UU PDP (GDPR, General Data Protection Regulation).

Langkah ini tidak hanya dalam upaya mengurangi kebocoran data akibat peretasan, tapi juga mengurangi eksploitasi data untuk ekonomi serta menghadapi kegiatan intelijen dari negara lain.

"Karena saat ini data begitu berharga, bahkan menjadi senjata tersendiri dalam kehidupan global," paparnya.

Terkait peretas Bjorka yang tengah jadi sorotan, Pratama menilai masyarakat harus mengakui bahwa baru kali ini kebocoran data menyita perhatian publik dengan luas.

"Bjorka harus dijadikan momentum perbaikan bersama," terangnya.

Pasalnya, aksi seperti Bjorka bisa dilakukan siapa saja, dan akan sulit mendeteksi pelakunya.

"Jadi harus ada pendekatan teknis dan intelijen, karena bila mentok ditelusuri sulit, mau tidak mau penelusuran harus lewat informasi dari banyak pihak tentang siapa Bjorka ini," tuturnya.

"Yang bisa dilakukan pemerintah secara pararel adalah melakukan perbaikan di semua kementrian dan lembaga negara," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah  juga perlu mengejar pelaku, baik Bjorka maupun para penyuplai informasi dan data yang dibocorkan tersebut. (OL-4)

Baca Juga

dok.pribadi

Pendeta Alberth Yoku: Tindakan Korupsi Lukas Enembe Tanggung Jawab Pribadi

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 25 September 2022, 19:54 WIB
PENETAPAN Lukas Enembe (LE) menjadi tersangka oleh KPK mendapat dukungan dari sejumlah tokoh lokal Papua, salah satunya pendeta Alberth...
dok.ist

Pengamat: Kritikan SBY Soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Asumsi Saja

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 19:05 WIB
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY soal dugaan...
Instagram @gerindra

Prabowo Sowan Ke 9 Kiai Sepuh NU Jateng, M Qodari: Game Changer di Pilpres 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 17:57 WIB
“Ini memperlihatkan arah baru untuk segmentasi atau basis politik yang dituju. Kita tahu pada 2014 dan 2019 arahnya itu dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya