Berita Terbaru Undang Undang Hari Ini

Mahfud: Penerbitan Perppu Merupakan Hak Subjektif Presiden

Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beleid tersebut diterbitkan untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

DPR Masih Reses, Perppu Ciptaker Dibahas Masa Sidang Mendatang

Pasal 52 ayat (1) UU 13 tahun 2022 menyebutkan bahwa Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.

Sah, Revisi KUHP Resmi Menjadi UU

Revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna. 

Integrasi 3 UU Pendidikan Diharapkan Dilakukan Setelah Pilpres 2024

Pembahasan RUU secara terburu-buru dan dilakukan pada tahun politik justru akan menghasilkan produk regulasi yang tidak mendalam.

DPR: Butuh UU Tersendiri dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bahan Kimia

Anggota Baleg DPR RI Ibnu Multazam mengungkapkan bahwa saat ini pemanfaatan bahan kimia di masyarakat dan industri menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari.

Dari UU Pesantren, Ganjar Ingin Pesantren Cetak Santri yang Membawa Kemajuan Bangsa

Jika pelaksanaan UU Pesantren diterapkan dengan baik maka tujuan menjadikan santri sebagai generasi bangsa yang terdidik dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan dapat berjalan.

Pemerintah Harus Tuntaskan Permasalahan Pekerja Anak

Dari sisi struktur hukum terdapat ketidakseragaman batas usia anak di beragam peraturan perundang-undangan.

UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Masih Perlu Pembahasan Lebih Jelas

Proses penyusunan UU PDP sendiri sudah mengalami berbagai proses dinamika selama 10 tahun hingga dapat disahkan pada tahun ini.

Pengelolaan Rekam Medik Elektronik Perlu Hati-Hati

Petugas rekam medik sebaiknya memiliki pendidikan khusus untuk meminimalkan kesalahan dalam proses pendataan atau pencatatan rekam medik elektronik (RME).

DPR Minta Penuhi Amanat UU untuk Bentuk Lembaga Penjaminan Polis Asuransi

Muhammad Misbakhun menilai banyaknya kasus gagal bayar pada sektor asuransi menunjukkan negara gagal memenuhi amanat UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Baleg DPR Serap Aspirasi Implementasi UU Pengelolaan Sampah di Bali

Desy Ratnasari mengatakan persoalan sampah di tataran pemerintah daerah, Kabupaten dan Kota Denpasar, Provinsi Bali di dinilai sangat mengkhawatirkan.

Pelaku Industri Kripto Minta Kepastian Regulasi

Kabarnya RUU P2SK ini membuat masyarakat dan pelaku industri aset kripto bimbang. Pasalnya, mereka mempertanyakan posisi regulasi dan pengawasan kripto di Indonesia.

IKPI Sebut Konsultan Pajak di Indonesia Butuh Payung Hukum Kuat

KETUA Umum IKPI Ruston Tambunan menyatakan, peran konsultan pajak di Indonesia belum maksimal, karena belum diwadahi undang-undang, seperti di Jepang.

Johan Budi: Gunakan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

DPR mengusulkan UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam upaya penindakan kasus judi di Tanah Air.

DPR Harap Pengesahan UU PDP Selesaikan Masalah Kebocoran Data

UU  Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengakhiri kebuntuan antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi.

Sahkan RUU PDP Jadi UU, DPR Jamin Negara Lindungi Data Setiap Warganya

RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023

DPR Pastikan 3 Unsur Penting Pembuatan UU Terpenuhi

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memastikan DPR tiga unsur penting pembuatan undang-undang terpenuhi.

Indonesia Butuh Undang-Undang Etika Pemerintahan

Tanpa adanya UU Etika Pemerintahatn, peneliti Siti Zuhro mengatakan Indonesia akan dinganyang habis oleh kepentingan-kepentingan sesaat.

Nova Riyanti Yusuf Terus Kawal Implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa DKI Jakarta, Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ menegaskan isu kesehatan jiwa sudah menjadi prioritas global akibat pandemi Covid-19.

DOB Papua, Wamendagri Beberkan Empat Hal Strategis

Untuk kebijakan DOB yang telah dibentuk di Papua, Wempi mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor 15 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2022. 

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia