Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

Masuk Daftar Hitam Kemenag, Lembaga Zakat baru Miliki Izin Dinsos

Kementerian Agama menyebutkan ada 108 lembaga pengumpulan zakat yang tidak memiliki izin resmi dan diminta untuk menghentikan aktivitasnya.

Tanggapi Aksi Mengemis di Medsos, Mensos Koordinasi dengan Polisi

VIRAL video seorang ibu lansia yang disuruh mandi lumpur dan ditayangkan langsung di Tik-Tok untuk memperoleh sejumlah koin dari para viewers. Aksi mengemis itu disesalkan masyarakat.

MAKI Ajak Masyarakat Gugat UU PPSK ke MK

Boyamin berpendapat Polri harus tetap diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

RUU POM Diharapkan Bisa Perkuat Pengawasan Obat Makanan di Daerah

Obat herbal ini juga menjadi persaingan dari produk luar negeri seperti dari Tiongkok, pengawasan Badan POM juga masih terbatas. Sehingga perlu payung hukum yang kuat dalam pengawasannya.

Mahfud Beberkan Alasan Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Selalu Bebas

Regulasi yang ada terutama dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak memiliki kekuatan untuk menghukum para pelaku kasus HAM berat.

PPP akan Kaji Kesesuaian Perppu Ciptaker dengan Putusan MK

Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek menuturkan saat ini pihaknya masih mengkaji isi Perppu dengan kesesuaian putusan Mahkamah Kontitusi (MK).

Mahfud: Penerbitan Perppu Merupakan Hak Subjektif Presiden

Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beleid tersebut diterbitkan untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

DPR Masih Reses, Perppu Ciptaker Dibahas Masa Sidang Mendatang

Pasal 52 ayat (1) UU 13 tahun 2022 menyebutkan bahwa Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.

Sah, Revisi KUHP Resmi Menjadi UU

Revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna. 

Integrasi 3 UU Pendidikan Diharapkan Dilakukan Setelah Pilpres 2024

Pembahasan RUU secara terburu-buru dan dilakukan pada tahun politik justru akan menghasilkan produk regulasi yang tidak mendalam.

DPR: Butuh UU Tersendiri dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bahan Kimia

Anggota Baleg DPR RI Ibnu Multazam mengungkapkan bahwa saat ini pemanfaatan bahan kimia di masyarakat dan industri menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari.

Dari UU Pesantren, Ganjar Ingin Pesantren Cetak Santri yang Membawa Kemajuan Bangsa

Jika pelaksanaan UU Pesantren diterapkan dengan baik maka tujuan menjadikan santri sebagai generasi bangsa yang terdidik dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan dapat berjalan.

Pemerintah Harus Tuntaskan Permasalahan Pekerja Anak

Dari sisi struktur hukum terdapat ketidakseragaman batas usia anak di beragam peraturan perundang-undangan.

UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Masih Perlu Pembahasan Lebih Jelas

Proses penyusunan UU PDP sendiri sudah mengalami berbagai proses dinamika selama 10 tahun hingga dapat disahkan pada tahun ini.

Pengelolaan Rekam Medik Elektronik Perlu Hati-Hati

Petugas rekam medik sebaiknya memiliki pendidikan khusus untuk meminimalkan kesalahan dalam proses pendataan atau pencatatan rekam medik elektronik (RME).

DPR Minta Penuhi Amanat UU untuk Bentuk Lembaga Penjaminan Polis Asuransi

Muhammad Misbakhun menilai banyaknya kasus gagal bayar pada sektor asuransi menunjukkan negara gagal memenuhi amanat UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Baleg DPR Serap Aspirasi Implementasi UU Pengelolaan Sampah di Bali

Desy Ratnasari mengatakan persoalan sampah di tataran pemerintah daerah, Kabupaten dan Kota Denpasar, Provinsi Bali di dinilai sangat mengkhawatirkan.

Pelaku Industri Kripto Minta Kepastian Regulasi

Kabarnya RUU P2SK ini membuat masyarakat dan pelaku industri aset kripto bimbang. Pasalnya, mereka mempertanyakan posisi regulasi dan pengawasan kripto di Indonesia.

IKPI Sebut Konsultan Pajak di Indonesia Butuh Payung Hukum Kuat

KETUA Umum IKPI Ruston Tambunan menyatakan, peran konsultan pajak di Indonesia belum maksimal, karena belum diwadahi undang-undang, seperti di Jepang.

Johan Budi: Gunakan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

DPR mengusulkan UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam upaya penindakan kasus judi di Tanah Air.

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia