Rabu 25 Januari 2023, 09:59 WIB

Fitra Tolak Tuntutan Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

 Rudi Kurniawansyah | Politik dan Hukum
Fitra Tolak Tuntutan Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

DOK MI/ADI MAULANA
Manager Riset Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi.

 

FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menolak wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) 9 tahun dan dapat dipilih kembali selama dua periode. Pasalnya, tuntutan itu belum ada landasan filosofis, sosiologis maupun praksis yang mendasarinya.

"Untuk itu perlu ditangguhkan. Yang dibutuhkan justru memperkuat demokratisasi di desa," kata Manager Riset Sekretariat Nasional (Seknas) Fitra Badiul Hadi kepada Media Indonesia, Rabu (25/1).

Dijelaskannya, demokratisasi desa bertujuan untuk memperkuat kewenangan desa dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Untuk mencapainya diperlukan pendidikan politik warga yang baik. Adapun sebagai catatan, pemberian wewenang warga desa memilih sendiri kepala desanya yang dikehendaki sesuai dengan adat istiadat setempat sudah berlangsung sejak tahun 1854.

Menurutnya, polarisasi sebagai residu Pilkades terjadi karena demokratisasi desa dimaknai sebatas suksesi kepala desa bukan subtansi demokrasi desa misalnya visi berdesa dan kualitas gagasan dalam program kerja.

Baca juga: Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Dinilai Tidak Sesuai Konstitusional

"Karena itu, wacana perpanjangan masa jabatan kades belum ada landasan filosofis, sosiologis maupun praksis yang mendasarinya," ujar Badiul.

"Masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih 3 kali sebagaimana selama ini berjalan sudah baik. Tinggal bagaimana masalah kesejahteraannya terpenuhi, terlebih dengan banyaknya beban pekerjaan yang diemban kepala desa," jelasnya.

Ia mengungkapkan, problem yang dialami banyak desa bukan sebatas masa jabatan kepala desa, lebih mendasar lagi terkait kesejahteraan aparatur desa.

Problem pengaturan penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan perangkat desa belum mencerminkan rasa keadilan.

Sedangkan perintah membayar gaji atau siltap (penghasilan tetap), tunjangan, dan operasional pemerintahan desa harus bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

Selain itu, besaran prosentase antara jabatan Kades, Sekdes, dan perangkat lainnya sudah diatur sedemikian ketat dan tidak proporsional serta tidak mencerminkan jaminan peningkatan kesejahteraan.

"Tawaran solusinya adalah pemerintah pusat berkomitmen mengalokasikan 10% dana desa dari dana transfer (on top) dan dapat dialokasikan untuk operasional Pemdes serta mengkaji kembali pengaturan prosentase siltap," tegas Badiul.

"Di samping itu, pemerintah daerah juga diminta berkomitmen mengalokasikan ADD minimal 10% dari DAU plus DBH dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah untuk desa," jelasnya.

Sejauh ini, lanjutnya, posisi daerah yang telah memenuhi ADD minimal 10% sejumlah 355 daerah.

Dengan ADD tertinggi 182,08% dialokasikan oleh Kabupaten Badung. Sedangkan yang belum memenuhi ada 79 daerah, dengan ADD terendah 0,45% yang dialokasikan oleh Kabupaten Padang Sidempuan.

Ia juga menegaskan, Seknas Fitra bersama Simpul Jaringan (Sijar) berpandangan revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 saat ini belum mendesak dilakukan.

Fitra justru mendorong agar pemerintah fokus pada perbaikan kualitas dan mandat UU Desa. Diantaranya mandatory spending untuk memperkuat ruang fiskal di desa serta melakukan perbaikan regulasi pelaksanaan UU Desa agar tidak overlap.

"Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan hasil refleksi panjang dari pemaknaan posisi desa di Indonesia," ucap Badiul.

"UU Desa diharapkan dapat meningkatkan peran desa dalam pembangunan Indonesia berdasarkan kewenangan yang dimiliki desa. Sejauh ini harapan itu belum berjalan optimal," jelasnya.

"Menurut hasil kajian Fitra, belum maksimalnya pelaksanaan UU Desa bukan karena isi dan subtansi UU Desa, akan tetapi karena tumpang tindih regulasi pelaksanaan UU Desa yang “mengamputasi” sebagian kewenangan desa," pungkasnya. (RK/OL-09)

Baca Juga

dok.Ant

Erick Thohir Figur Favorit Kader PAN Daerah untuk Cawapres

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 20:20 WIB
MENTERI BUMN Erick Thohir menjadi figur calon wakil presiden (cawapres) terkuat pilihan Partai Amanat Nasional...
dok.pribadi

Henry Surya Divonis Lepas, JPU Indosurya Laik Diperiksa

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 20:13 WIB
KETIDAKPROFESIONALAN jaksa dalam kasus ini, salah satunya tercermin dari permintaan jaksa agar penyidik kepolisian memeriksa seluruh korban...
Ist/tiktok

Cegah Ngemis Online, Bareskrim Panggil Influencer Pekan Depan

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 18:50 WIB
Bareskrim Polri akan memanggil sejumlah konten kreator dan influencer media sosial untuk diberikan edukasi mengenai pembuatan konten yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya