Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PERKUMPULAN Jaga Pemilu meluncurkan platform jagapemilu.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/24). Platform ini dibuat untuk mengajak masyarakat mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.
Peluncuran platform ini dihadiri sejumlah tokoh seperti mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Koordinator BP ICW Luky Djani, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Pendiri Gusdurian Alissa Wahid. Hadir juga Sisiolog Fisip UI Meuthia Ganie, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, mantan Ketua Bawaslu RI Abhan, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, dan Pemerhati Pemilu Bersih Eddy Wijaya.
Eddy Wijaya menyambut positif peluncuran platform digital jagapemilu.com ini. Menurutnya, ini merupakan hal yang baik untuk mengawal supaya Pemilu ini bisa berlangsung secara jujur adil dan juga netral.
Baca juga: Timnas Perketat Pengamanan Anies Baswedan setelah Sejumlah Insiden
“Sehingga proses perjalanan Pemilu ini bisa aman dan kondusif. Itu yang paling penting,” kata Eddy usai acara peluncuran platform tersebut.
Meski demikian, Eddy mengimbau kepada Perkumpulan Jaga Pemilu ini supaya memverifikasi secara ketat relawannya. Jangan sampai ada yang berasal dari pihak-pihak tertentu yang justru ingin melakukan kecurangan.
Baca juga: Pengiriman Logistik Pemilu Paling Lambat 15 Januari
“Nah, supaya bisa berjalan dengan netral, tentunya semua orang yang ikut menjadi relawan harus diverifikasi dengan benar. Termasuk nantinya dapat menyaring dengan benar jika ada laporan dan bukti kecurangan yang diupload ke website jagapemilu.com,” ujarnya.
Jika relawannya tidak netral, kata Eddy, bisa saja laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan atau direkayasa. “Sehingga menyudutkan salah satu Paslon atau peserta Pemilu lainnya,” katanya.
Menurut Eddy, pengawasan dari masyarakat itu jauh lebih penting. Pasalnya, jumlah personel dari pihak penyelenggara Pemilu sangat terbatas jumlahnya. “Saya optimistis keberadaan platform ini dapat mendorong Pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” ungkapnya.
Adapun potensi kecurangan dan pelanggaran pemilu yang besar, Eddy menilai semua pasti berujung ke persoalan perolehan suara. “Nah, ini yang selalu menimbulkan permasalahan yaitu salah satunya konflik horizontal antar pendukung,”jelasnya.
Karenanya, lanjut dia, untuk meminimalisasi konflik, ia menyarankan masing-masing paslon ataupun pihak yang berkontestasi meminta pendukungnya agar tenang dan tidak anarkistis.
“Semua paslon harus mengimbau pemilih dengan cara yang positif. Tidak sebaliknya melakukan black campaign atau menjelek-jelekkan paslon lain. Nah, apapun hasilnya, siapa pun paslon yang menang, itu harus diterima dengan legawa,” harapnya.
“Termasuk partai pengusungnya, ketua umumnya juga harus menyampaikan kepada masyarakat pendukungnya supaya jangan terlalu fanatik, jangan sampai terjadi kekerasan, dan nanti siapa pun yang menang harus legowo,” sambungnya.
Eddy pun mengingatkan kembali pada pengalaman Pemilu sebelumnya dimana pendukung Presiden Joko Widodo dan pendukung Prabowo Subianto yang terlalu fanatik.“Sampai ada yang pisah ranjang, berantem dengan sanak saudara, teman juga jadi musuh. Tapi ujung-ujungnya pak Prabowo jadi menterinya pak Jokowi, mereka bersatu kembali. Sementara masyarakat yang bertikai tidak kunjung baikan,” pungkasnya. (RO/Z-7)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
MANTAN Presiden Universitas Harvard, Drew Gilpin Faust, mengajak masyarakat Amerika untuk angkat suara dalam membela nilai-nilai fundamental.
QuantumByte, platform artificial intelligence app builder yang dikembangkan oleh startup Indonesia, Quantum Teknologi Nusantara terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Peluncuran MyPro+ ini merupakan inovasi digital besar kedua pada tahun ini setelah MyGo+ baru-baru ini diperkenalkan kepada publik.
Selama lebih dari 10 tahun, gerakan ini menunjukkan cara aksi kolektif masyarakat untuk membuka akses pendanaan bagi berbagai inisiatif sosial.
YAYASAN Belas Kasih meluncurkan aplikasi Belas Kasih pada Jumat (9/5). Aplikasi ini untuk memudahkan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta wujud transparansi dana
Kegiatan ini tak hanya berfungsi sebagai platform apresiasi karya, tetapi juga sebagai langkah nyata mempertemukan akademisi, pelaku industri, serta masyarakat luas.
Belanja bukan hanya sekedar pengeluaran, tetapi juga peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved