Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKUMPULAN Jaga Pemilu meluncurkan platform jagapemilu.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/24). Platform ini dibuat untuk mengajak masyarakat mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.
Peluncuran platform ini dihadiri sejumlah tokoh seperti mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Koordinator BP ICW Luky Djani, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Pendiri Gusdurian Alissa Wahid. Hadir juga Sisiolog Fisip UI Meuthia Ganie, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, mantan Ketua Bawaslu RI Abhan, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, dan Pemerhati Pemilu Bersih Eddy Wijaya.
Eddy Wijaya menyambut positif peluncuran platform digital jagapemilu.com ini. Menurutnya, ini merupakan hal yang baik untuk mengawal supaya Pemilu ini bisa berlangsung secara jujur adil dan juga netral.
Baca juga: Timnas Perketat Pengamanan Anies Baswedan setelah Sejumlah Insiden
“Sehingga proses perjalanan Pemilu ini bisa aman dan kondusif. Itu yang paling penting,” kata Eddy usai acara peluncuran platform tersebut.
Meski demikian, Eddy mengimbau kepada Perkumpulan Jaga Pemilu ini supaya memverifikasi secara ketat relawannya. Jangan sampai ada yang berasal dari pihak-pihak tertentu yang justru ingin melakukan kecurangan.
Baca juga: Pengiriman Logistik Pemilu Paling Lambat 15 Januari
“Nah, supaya bisa berjalan dengan netral, tentunya semua orang yang ikut menjadi relawan harus diverifikasi dengan benar. Termasuk nantinya dapat menyaring dengan benar jika ada laporan dan bukti kecurangan yang diupload ke website jagapemilu.com,” ujarnya.
Jika relawannya tidak netral, kata Eddy, bisa saja laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan atau direkayasa. “Sehingga menyudutkan salah satu Paslon atau peserta Pemilu lainnya,” katanya.
Menurut Eddy, pengawasan dari masyarakat itu jauh lebih penting. Pasalnya, jumlah personel dari pihak penyelenggara Pemilu sangat terbatas jumlahnya. “Saya optimistis keberadaan platform ini dapat mendorong Pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” ungkapnya.
Adapun potensi kecurangan dan pelanggaran pemilu yang besar, Eddy menilai semua pasti berujung ke persoalan perolehan suara. “Nah, ini yang selalu menimbulkan permasalahan yaitu salah satunya konflik horizontal antar pendukung,”jelasnya.
Karenanya, lanjut dia, untuk meminimalisasi konflik, ia menyarankan masing-masing paslon ataupun pihak yang berkontestasi meminta pendukungnya agar tenang dan tidak anarkistis.
“Semua paslon harus mengimbau pemilih dengan cara yang positif. Tidak sebaliknya melakukan black campaign atau menjelek-jelekkan paslon lain. Nah, apapun hasilnya, siapa pun paslon yang menang, itu harus diterima dengan legawa,” harapnya.
“Termasuk partai pengusungnya, ketua umumnya juga harus menyampaikan kepada masyarakat pendukungnya supaya jangan terlalu fanatik, jangan sampai terjadi kekerasan, dan nanti siapa pun yang menang harus legowo,” sambungnya.
Eddy pun mengingatkan kembali pada pengalaman Pemilu sebelumnya dimana pendukung Presiden Joko Widodo dan pendukung Prabowo Subianto yang terlalu fanatik.“Sampai ada yang pisah ranjang, berantem dengan sanak saudara, teman juga jadi musuh. Tapi ujung-ujungnya pak Prabowo jadi menterinya pak Jokowi, mereka bersatu kembali. Sementara masyarakat yang bertikai tidak kunjung baikan,” pungkasnya. (RO/Z-7)
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Disiplinku dilengkapi teknologi keamanan tingkat tinggi guna menjamin validitas data kehadiran karyawan.
Ilmu ini merupakan framework digital yang dirancang khusus untuk membantu UMKM bertumbuh, lebih adaptif, efisien, dan kompetitif.
Platform ini menggunakan teknologi AI untuk membantu pemilik usaha melindungi mereknya secara real-time.
PLATFORM kripto global OKX resmi meluncurkan CeDeFi, fitur inovatif terbaru di aplikasi OKX yang memungkinkan pengguna mengakses jutaan token di berbagai blockchain melalui satu aplikasi terpadu.
Kazee memperkenalkan layanan KazeeAI, platform Agentic AI untuk otomatisasi analisis dan pengambilan keputusan strategis, dan Fastra, platform AI untuk pembuatan laporan.
Dengan sistem Velodiva, setiap lagu tercatat secara otomatis, laporan tersedia secara transparan, dan royalti tersalurkan dengan adil kepada pencipta musik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved