Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PERKUMPULAN Jaga Pemilu meluncurkan platform jagapemilu.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/24). Platform ini dibuat untuk mengajak masyarakat mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.
Peluncuran platform ini dihadiri sejumlah tokoh seperti mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Koordinator BP ICW Luky Djani, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Pendiri Gusdurian Alissa Wahid. Hadir juga Sisiolog Fisip UI Meuthia Ganie, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, mantan Ketua Bawaslu RI Abhan, mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, dan Pemerhati Pemilu Bersih Eddy Wijaya.
Eddy Wijaya menyambut positif peluncuran platform digital jagapemilu.com ini. Menurutnya, ini merupakan hal yang baik untuk mengawal supaya Pemilu ini bisa berlangsung secara jujur adil dan juga netral.
Baca juga: Timnas Perketat Pengamanan Anies Baswedan setelah Sejumlah Insiden
“Sehingga proses perjalanan Pemilu ini bisa aman dan kondusif. Itu yang paling penting,” kata Eddy usai acara peluncuran platform tersebut.
Meski demikian, Eddy mengimbau kepada Perkumpulan Jaga Pemilu ini supaya memverifikasi secara ketat relawannya. Jangan sampai ada yang berasal dari pihak-pihak tertentu yang justru ingin melakukan kecurangan.
Baca juga: Pengiriman Logistik Pemilu Paling Lambat 15 Januari
“Nah, supaya bisa berjalan dengan netral, tentunya semua orang yang ikut menjadi relawan harus diverifikasi dengan benar. Termasuk nantinya dapat menyaring dengan benar jika ada laporan dan bukti kecurangan yang diupload ke website jagapemilu.com,” ujarnya.
Jika relawannya tidak netral, kata Eddy, bisa saja laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan atau direkayasa. “Sehingga menyudutkan salah satu Paslon atau peserta Pemilu lainnya,” katanya.
Menurut Eddy, pengawasan dari masyarakat itu jauh lebih penting. Pasalnya, jumlah personel dari pihak penyelenggara Pemilu sangat terbatas jumlahnya. “Saya optimistis keberadaan platform ini dapat mendorong Pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” ungkapnya.
Adapun potensi kecurangan dan pelanggaran pemilu yang besar, Eddy menilai semua pasti berujung ke persoalan perolehan suara. “Nah, ini yang selalu menimbulkan permasalahan yaitu salah satunya konflik horizontal antar pendukung,”jelasnya.
Karenanya, lanjut dia, untuk meminimalisasi konflik, ia menyarankan masing-masing paslon ataupun pihak yang berkontestasi meminta pendukungnya agar tenang dan tidak anarkistis.
“Semua paslon harus mengimbau pemilih dengan cara yang positif. Tidak sebaliknya melakukan black campaign atau menjelek-jelekkan paslon lain. Nah, apapun hasilnya, siapa pun paslon yang menang, itu harus diterima dengan legawa,” harapnya.
“Termasuk partai pengusungnya, ketua umumnya juga harus menyampaikan kepada masyarakat pendukungnya supaya jangan terlalu fanatik, jangan sampai terjadi kekerasan, dan nanti siapa pun yang menang harus legowo,” sambungnya.
Eddy pun mengingatkan kembali pada pengalaman Pemilu sebelumnya dimana pendukung Presiden Joko Widodo dan pendukung Prabowo Subianto yang terlalu fanatik.“Sampai ada yang pisah ranjang, berantem dengan sanak saudara, teman juga jadi musuh. Tapi ujung-ujungnya pak Prabowo jadi menterinya pak Jokowi, mereka bersatu kembali. Sementara masyarakat yang bertikai tidak kunjung baikan,” pungkasnya. (RO/Z-7)
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
ASOSIASI Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan bahwa platform pinjaman daring (pindar) tidak pernah melakukan kesepakatan harga pada 2018
Fitur pesan itu hadir selayaknya fitur pesan pada media sosial umumnya, memungkinkan pengguna untuk berbagi lagi favorit hingga melakukan obrolan secara online.
Platform AKSes.KSEI memungkinkan investor untuk melihat kepemilikan investasi pasar modal.
HANYA dua tahun sejak diluncurkan, sosial media dari Meta, Threads, mencapai 400 juta pengguna aktif bulanan. kepala Instagram Adam Mosseri mengumumkan pada hari Selasa, (12/8)
Program ini bertujuan menyiapkan pelajar kelas 11 dan 12 agar siap mandiri secara ekonomi selepas lulus, dengan bekal keterampilan bisnis.
Platform inovatif ini memungkinkan pengguna membuat pertandingan padel mereka sendiri, lengkap dengan fitur livestream integration.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved