Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENGAMAT energi Hanifa Sutrisna mengingatkan berbagai praktik seperti penambangan sumur minyak ilegal, illegal tapping, dan juga pengoplosan LPG, sangat berbahaya oleh karena itu harus segera dihentikan.
"Praktik itu harus dihentikan. Untuk illegal minning misalnya, sumurnya harus ditutup dan diberantas penampungnya, para penadahnya," kata Hanifa melalui sambungan telepon di Jakarta, Selasa (13/2).
Dia mencontohkan untuk penambangan sumur minyak ilegal sangat berisiko dan tidak memenuhi standar keselamatan, serta para penambang tidak mengetahui keberadaan gas.
Baca juga : AAKI: Pertamina Sigap Amankan Pasokan Gas Melon di Berbagai Wilayah
"Gas itulah yang menimbulkan ledakan. Para penambang ilegal berusaha memapas lubang kemudian melakukan drilling, padahal mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik. Sama sekali tidak ada faktor safety," katanya.
Penambangan sumur minyak ilegal sering menimbulkan korban jiwa, seperti kasus terakhir terjadi pekan lalu di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batanghari, Jambi.
Kegiatan tersebut menimbulkan kebakaran hebat dan menyebabkan satu pekerja tewas. Dalam peristiwa maut tersebut, api diduga berasal dari percikan saat pengeboran sumur minyak baru.
Baca juga : Memperkuat Anggaran Kesehatan
Di sini lah menurut Hanifa, pentingnya peran penegak hukum dan pemerintah, ketika ada lalu-lalang orang membawa jerigen setiap hari, seharusnya sumur itu ditutup karena berbahaya.
Tak kalah penting, lanjutnya, adalah dengan memberantas para penadah sehingga pelaku tidak bisa menjual hasil penambangan mereka.
Selain itu, tambahnya, karena jumlah sumur mencapai ribuan, maka pemerintah bisa membina masyarakat, sehingga kegiatan tetap bisa dilakukan dan lebih aman karena memperhatikan faktor safety yang ketat.
Baca juga : Pengamat: Ada Masalah dalam Proses Persetujuan Perppu Pemilu
"Melalui pembinaan dan pengawasan, mereka bisa dijadikan kelompok masyarakat penambang. Tapi kalau tidak mau dibina, sumur harus ditutup," katanya.
Menyinggung illegal tapping dan juga pengoplosan LPG, Hanifa menyebut tak kalah berbahaya, karena seperti juga penambangan sumur ilegal, juga sering menyebabkan ledakan dan memakan korban jiwa.
"Illegal tapping dan pengoplosan LPG juga merupakan tindak pidana," kata dia.
Baca juga : Fitra Tolak Tuntutan Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun
Illegal tapping, tambahnya, merupakan pencurian dan juga perusakan obyek vital nasional sehingga para pelaku pengoplosan LPG melanggar Undang-Undang tentang Migas.
"Yang jelas kedua kegiatan ilegal terakhir tersebut juga sangat berbahaya dan harus diberantas," katanya. (Ant/S-2)
Baca juga : PSSI Disarankan Benahi Pembinaan
Dengan adanya legalitas dan pencatatan lifting yang resmi, kita harapkan tambahan produksi bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 barel per hari
PENGAMAT energi Hanifa Sutrisna mengingatkan salah satu hal yang perlu diwaspadai pemerintah dalam persoalan sumur minyak rakyat adalah keterlibatan sejumlah oknum.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah strategis menata ulang pengelolaan sumur minyak masyarakat yang selama ini beroperasi secara ilegal.
Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang legalitas pengeboran sumur minyak rakyat yang akan berlaku pada 3 Juni 2025 mendatang.
Untuk diketahui, Jumat dini hari pekan lalu, dua lokasi pengeboran minyak ilegal dalam kawasan konservasi Taman Hutan Raya Sulatan Thaha Syaifuddin (Senami), meledak dan terbakar.
Peristiwa kebakaran dua sumur minyak ilegal dalam Tahura Senami tersebut, sebut Amin, sedang diusut oleh Tim Reskrim Polres Batanghari.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Sepanjang awal Juni 2025, program ini menyasar sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dengan fokus utama mengedukasi masyarakat terkait penggunaan LPG yang aman dan benar di tingkat rumah tangga.
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
PTK terus mendukung kebutuhan layanan marine services dalam memperkuat pasokan energi nasional, terutama selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Dengan langkah itu, lanjutnya, Disperindagkop UKM Riau berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved