Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

Sah! Perppu Pemilu Jadi Undang-undang

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 menjadi undang-undang.

Dinilai Cacat Hukum, Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Dibekukan Sementara

Kemendikbud-Ristek tmenginstruksikan agar Majelis Wali Amanat (MWA) Univesitas Sebelas Maret (UNS) dibekukan sementara, karena  ditemukan peraturan yang bertentangan dengan UU.

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU Kepailitan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Pakar Undang-Undang Sebut RUU Kesehatan Jangan Keluar dari Pakemnya

RUU Kesehatan harus mengatur isu kesehatan saja, tidak keluar pada isu lainnya, apalagi masuk pada kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan.

RUU Delapan Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna

Pemerintah dan DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-undang (RUU) delapan provinsi ke pembahasan tingkat II atau Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan menjadi UU.

Anggota DPR Minta MK Tak Lanjutkan Pengujian Perppu Cipta Kerja

Merespons pengujian Perppu No 2 Tahun 2022, DPR RI dalam petitumnya berpandangan bahwa permohonan tersebut tidak relevan karena telah kehilangan objek pengujiannya.

Bentrokan Pecah di Prancis Setelah Macron Lolos dari Mosi Tidak Percaya

LUSINAN demonstran ditangkap di seluruh Prancis setelah Presiden Emmanuel Macron lolos dari mosi tidak percaya di parlemen pada Senin (20/3), terkait reformasi pensiun.

Ahli Tegaskan Frasa 'Setiap Orang' pada UU PDP Mencakup Badan Hukum Bidang IT

Setiap Orang' pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 Undang-undang Pengendalian Data Pribadi (UU PDP), juga mencakup badan hukum yang bergerak dibidang IT.

Perludem Sarankan Substansi Perppu Pemilu Dimasukan ke UU Nomor 7 Tahun 2017

Tidak ada mekanisme lain selain dari apa yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan juga UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RUU Masyarakat Adat Harus Segera Disahkan untuk Lindungi Perempuan Adat

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lestari Moerdijat mengungkap Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat harus segera disahkan untuk lindungi perempuan adat.

Aksi 1.000 Perempuan Perjuangkan RUU PPRT

RUU PPRT sendiri sudah diperjuangkan sejak 19 tahun lalu, tetapi sulit sekali masuk ke rapat paripurna DPR RI.

Komnas HAM: Kampanye RUU PPRT untuk Majukan hak Kelompok Rentan

Anis mengatakan langkah tersebut juga sejalan dengan kajian yang dilakukan Komnas HAM tentang urgensi bagi pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT.

DPR Minta Implementasi UU PDP Harus Dijalankan dengan Baik

Dengan adanya UU PDP ini, masyarakat sebagai pemilik data sangat terlindungi karena pengelolaan data harus dengan konsen pemilik.

Helpdesk Perizinan REI Bantu Pengembang Atasi Masalah

Helpdesk Perizinan REI akan berkantor di Kantor DPP REI di Jakarta.

MK Kembali Tolak Gugatan Uji Materi Perkawinan Beda Agama

Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Perpanjangan Jabatan Kades 9 tahun, Untuk Apa? Ini kata Budiman Sudjatmiko

PENGGAGAS UU Desa, Budiman Sujatmiko menyatakan masa enam tahun itu tidak cukup bagi pemimpin desa dalam mewujudkan pembangunan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan warga desa.

Gerak Nuklir Sebagai Sumber Energi Terbarukan di Indonesia Terhambat karena Ini

PEMANFAATAN nuklir di Indonesia diyakini menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang potensial untuk bisa dimanfaatkan demi mencapai net zero emission pada 2060.

Fitra Tolak Tuntutan Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menegaskan demokratisasi desa bertujuan untuk memperkuat kewenangan desa dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Kepala Desa Mau Masa Jabatan 9 Tahun, Presiden: Silakan ke DPR

Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan tiga periode.

Urgensi RUU Pengawasan Obat dan Makanan

RUU Pengawasan Obat dan Makanan diharapkan dapat memperkuat posisi BPOM dalam menjalankan tugasnya.

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia