Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 1.000 perempuan turun ke jalan melakukan aksi memperingati Hari Perempuan International, 8 Maret 2023. Para aktivis perempuan ini memperjuangkan agar dapat bertemu dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
"Jadi ini adalah aksi untuk memperingati hari perempuan international yang diselenggarakan oleh koalisi sipil pengesahan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga," kata koordinator aksi Mutiara Ika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/3).
Mutiara Ika menambahkan RUU PPRT memiliki peran penting bagi para pekerja untuk dapat meminta hak-hak yang diperlukan diperoleh oleh para pekerja.
Baca juga: Menko PMK Bersyukur Masyarakat Makin Peduli Stunting
"RUU PPRT ini sangat penting bagi pekerja rumah tangga, karena ini merupakan pengakuan bagi pekerja rumah tangga. Dengan adanya pengakuan ini, maka hak-hak mendasar yang dibutuhkan agar dapat bekerja dengan layak itu bisa didapatkan," tambahnya.
RUU PPRT sendiri sudah diperjuangkan sejak 19 tahun lalu, tetapi sulit sekali masuk ke rapat paripurna DPR RI.
Dalam aksi Hari Perempuan Sedunia 2023 ini, aksi ini menyatakan sikap:
1. Menghentikan kekerasan dan diskriminasi pada PRT dan meminta pada Ketua ?DPR, Puan Maharani dan semua Pimpinan DPR untuk mengesahkan RUU?Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
2. Tidak ada jalan lain untuk segera melakukan paripurna RUU PPRT di DPR menginisiatifkan, membahas dan mengesahkannya. (H-3)
JARINGAN Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mengutuk keras kasus penyiksaan terhadap PRT Intan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri)
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) penting disahkan DPR. Terlebih banyak pekerja yang menghadapi tantangan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan peringatan Hari Buruh harus mampu mengakselerasi upaya pemenuhan perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga melalui UU PPRT
KOALISI Sipil kembali menggelar aksi harian Jumat, (13/9) di depan Gedung DPR, MPR menuntut segera disahkan RUU PPRT.
PEMERINTAH disebut harus berpikir progresif untuk membuat berbagai kebijakan yang juga progresif, seperti di antaranya RUU PPRT.
RUU PPRT itu sudah hampir 20 tahun belum kunjung disahkan. Pengesahan RUU tersebut menunggu keputusan pimpinan DPR untuk dibahas pada tingkat lanjut.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved