Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEBANYAK 1.000 perempuan turun ke jalan melakukan aksi memperingati Hari Perempuan International, 8 Maret 2023. Para aktivis perempuan ini memperjuangkan agar dapat bertemu dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
"Jadi ini adalah aksi untuk memperingati hari perempuan international yang diselenggarakan oleh koalisi sipil pengesahan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga," kata koordinator aksi Mutiara Ika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/3).
Mutiara Ika menambahkan RUU PPRT memiliki peran penting bagi para pekerja untuk dapat meminta hak-hak yang diperlukan diperoleh oleh para pekerja.
Baca juga: Menko PMK Bersyukur Masyarakat Makin Peduli Stunting
"RUU PPRT ini sangat penting bagi pekerja rumah tangga, karena ini merupakan pengakuan bagi pekerja rumah tangga. Dengan adanya pengakuan ini, maka hak-hak mendasar yang dibutuhkan agar dapat bekerja dengan layak itu bisa didapatkan," tambahnya.
RUU PPRT sendiri sudah diperjuangkan sejak 19 tahun lalu, tetapi sulit sekali masuk ke rapat paripurna DPR RI.
Dalam aksi Hari Perempuan Sedunia 2023 ini, aksi ini menyatakan sikap:
1. Menghentikan kekerasan dan diskriminasi pada PRT dan meminta pada Ketua ?DPR, Puan Maharani dan semua Pimpinan DPR untuk mengesahkan RUU?Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
2. Tidak ada jalan lain untuk segera melakukan paripurna RUU PPRT di DPR menginisiatifkan, membahas dan mengesahkannya. (H-3)
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) penting disahkan DPR. Terlebih banyak pekerja yang menghadapi tantangan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan peringatan Hari Buruh harus mampu mengakselerasi upaya pemenuhan perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga melalui UU PPRT
KOALISI Sipil kembali menggelar aksi harian Jumat, (13/9) di depan Gedung DPR, MPR menuntut segera disahkan RUU PPRT.
PEMERINTAH disebut harus berpikir progresif untuk membuat berbagai kebijakan yang juga progresif, seperti di antaranya RUU PPRT.
RUU PPRT itu sudah hampir 20 tahun belum kunjung disahkan. Pengesahan RUU tersebut menunggu keputusan pimpinan DPR untuk dibahas pada tingkat lanjut.
Lambatnya pengesahan RUU PPRT cerminkan ketidakpedulian DPR pada pekerja rumah tangga.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved