Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK, Setara Institute Sebut MK Keluar Jalur

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia calon dan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sudah keluar jalur karena bukan kewenangannya.

Korban KDRT Alami Reviktimisasi, DPR Sebut Polisi Tidak Paham Undang-Undang

Sesuai UU, korban KDRT yang melapor ke pihak berwajib harus langsung mendapatkan perlindungan dan kasusnya ditangani dalam waktu 1x24 jam sejak keluar LP.

MK Putuskan Pembinaan Pengadilan Pajak Di Bawah Mahkamah Agung, Bukan Kemenkeu

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 26/PUU-XXI/2023 terkait undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Wapres Nilai Putusan MK Bikin KPK Lebih Efektif

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperpanjang masa jabatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa membuat lembaga itu lebih efektif.

MK Kabulkan Penarikan Permohonan Uji Ketentuan Pajak Penghasilan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penarikan kembali oleh pemohon terkait Pengujian Materiil Undang-Undang omor 7 Tahun 2021 mengenai perpajakan.

Ada Agenda Terselubung Lemahkan Peran Kejagung dalam Berantas Korupsi

Dalam uji materi UU, ada pihak yang mendesak penghapusan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

UU LLAJ Digugat, Masa berlaku STNK dan TNKB Mestinya untuk Seumur Hidup

ATURAN masa berlaku Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Polisi Prancis Tangkapi Kelompok Penolak UU Pensiun dan Tuai Kecaman 

Kepala Inspektur Penjara Prancis Dominique Simonnot mengecam taktik polisi tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Tiongkok Perketat Larangan Keluar Aktivis HAM dan Keluarganya

TIONGKOK memperketat larangan keluar negeri bagi para pembela hak asasi manusia (HAM) beserta keluarga mereka.

Memperkuat Anggaran Kesehatan 

Salah satu pasal yang mengalami penundaan pembahasan adalah perihal Pembiayaan Kesehatan. Pemerintah berkeinginan menghapus Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009.

Anggota DPR: Jaksa Banding Kasus AG Sesuai Prosedur 

Anggota DPR Nasir Djamil melihat kasus AG ini agak dilematis. Pasalnya dalam kasus Ini AG masih di bawah umur. 

MK Tolak Dua Uji Materi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

MK menolak gugatan terkait permohonan menguji data yang dikecualikan untuk kepentingan keamanan nasional maupun pelindungan data untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah.

MK Hapus Kewenangan Jaksa Ajukan PK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menghapus Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan sehingga, kini jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali (PK).

Pengawasan Lemah, Unair Dorong UU Pengawasan Obat dan Makanan Disahkan

PAKAR Farmakologi dan Biofarmasetika Universitas Airlangga (Unair) Prof Junaidi Khotib mengatakan perlu ada inovasi kebijakan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia.

Soal RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Presiden: Masa Tidak Rampung-rampung?

Presiden Joko Widodo mendorong kementerian/lembaga pemerintah serta DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Pengamat: Ada Masalah dalam Proses Persetujuan Perppu Pemilu

Direktur Eksekutif Deconstitute (Democracy and Constitution Institute) Harimurti Adi Nugroho mengatakan terdapat permasalahan dalam proses persetujuan Perppu Pemilu tersebut.

RUU Kesehatan Gabungkan 10 Undang-Undang, Simak Penjelasan Menkes

DIM Rancangan Undang-Undang Kesehatan diserahkan kepada Komisi IX DPR RI pada Rabu, 5 April 2023. RUU ini menggabungkan 10 undang-undang (UU) eksisting. UU apa sajakah itu?

DPR Sayangkan Keputusan Pemerintah Lakukan Impor Kebutuhan Pangan

Impor sejumlah pangan pokok kurang sejalan dengan semangat UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengedepankan kemampuan peningkatan produksi dan pengadaan cadangan pangan dari dalam negeri.

Baleg DPR Laporkan Hasil Pemantauan atas UU tentang Pengelolaan Sampah

Perlu ada kebijakan afirmatif dari Presiden, kementerian dan kepala daerah terkait alokasi anggaran pengelolaan sampah supaya masuk menjadi alokasi anggaran prioritas.

Partai Buruh Nilai Perppu Hanya Copy Paste Isi UU Cipta Kerja

Perppi terkesan hanya meng-copy paste atau memindahkan isi UU Cipta Kerja, meski kalangan buruh sudah mengusulkan draft usulan untuk dimasukan ke dalamnya. 

Idiotes Vs Polites: Ironi Kecakapan Politik Kita

Urgensi Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga Mandiri di Tiap Daerah

Percepatan Profesor: Solusi atau Risiko Baru?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia