Sabtu 10 September 2022, 15:06 WIB

Indonesia Butuh Undang-Undang Etika Pemerintahan

 Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Indonesia Butuh Undang-Undang Etika Pemerintahan

MI/M irfan
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) R Siti Zuhro.

 

SELAMA 77 tahun merdeka, Indonesia dinilai belum pernah memiliki pemerintahan yang stabil dan tanpa etika. Ini ditandai dengan belum optimalnya kerja pengabdian pemerintah kepada rakyatnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia membutuhkan Undang-Undang Etika Pemerintahan.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) R Siti Zuhro menganggap sistem multipartai sebagai konsekuensi logis dari reformasi tidak sejalan dengan kesepatakan awal.

Ia menyebut sistem multipartai dan pemilihan umum tidak terjadi di ruang kosong.

"Dia berpraktik di ruang yang akhirnya berkorelasi positif dengan kualitas pemerintahan kita, ini yang terjadi. Apa yang salah? Bahwa ada etika yang dilanggar, etika pemerintahan tidak hadir," ujar Siti dalam acara peluncuran Buku Putih Pemerintahan Indonesia di Jakarta, Sabtu (10/9).

Baca juga: Pinangki Lapor Diri ke Bapas Jaksel Usai Bebas Bersyarat

Oleh karena itu, Siti berharap Indonesia memiliki Undang-Undang Etika Pemerintahan.

Tanpa adanya aturan tersebut, ia mengatakan Indonesia akan dinganyang habis oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Hal ini terejawantah dari stagnannya setiap upaya mereformasi birokrasi yang dilakukan.

"Celakanya kita memang tidak punya undang-undang atau Bill of Government Ethics. Kita berharap tahun depan ada RUU, Bill of Goverment Ethics," tandasnya.

Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Ryaas Rasyid mengatakan sejak merdeka sampai saat ini Indonesia hidup tanpa etika. Alih-alih memberikan pengabdian yang optimal bagi rakyat, pemerintah justru sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal, lanjutnya, rakyat berhak memperoleh pemerintahan yang baik.

"Ini satu kondisi peradaban yang membuat kita malu," kata Ryaas.

"Kebohongan masih dianggap seni, ingkar janji adalah bagian dari politik. Di mana moralitasnya? Di mana etikanya?" sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muchlis Hamdi menilai bahwa etika yang berkembang dalam sistem pemerintahan akan menjadi penyempurna hukum yang berlaku.

Sebuah sistem moral, sambungya, akan menggiring pemerintah untuk membawa warganya hidup menuju kesejahteraan. "Praktiknya, kita sering mengalami penyimpangan-penyimpangan," kata Muchlis.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo menjelaskan praktik korupsi di Indonesia disebabkan karena perkembangan demokrasi yang tidak berbanding lurus denagn efektifitas pemerintahan dan kontrol terhadap korupsi.

"Demokrasinya (berkembang) sangat cepat, kelembagaan birokrasinya tidak mengejar. Tertinggal jauh," ujarnya.

Ketua Umum MIPI Bahtiar menyebut, penyusunan Buku Putih Pemerintahan Indonesia telah direncanakan sejak 2013. Menurutnya, MIPI juga sedang menyusun dua buku lain yang ditargetkan selesai tahun depan, yaitu Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan dan Etika Pemerintahan. (Tri/OL-09)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Kejagung Siap Lanjutkan Penahanan Putri Candrawathi

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 01 Oktober 2022, 13:53 WIB
Ketut juga menegaskan proses penahanan Putri bisa dilanjutkan jaksa karena perkara tersebut telah menyita perhatian masyarakat. Apalagi,...
BPMI Setpres

Program Bantalan Sosial Jokowi Dinilai Mampu Atasi Dampak Penaikan BBM

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 01 Oktober 2022, 13:26 WIB
Menurutnya ini adalah langkah cepat dan tepat yang diambil pemerintah dalam mengatasi dampak dari kenaikan harga...
dok.mahkamah agung

Ketua MA: OTT KPK Momentum Perbaiki Performa Lembaga Peradilan

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 01 Oktober 2022, 10:33 WIB
KETUA Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengajak seluruh jajaran di lingkungan MA dan Badan Peradilan untuk bangkit bersama pasca peristiwa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya