NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

DPR Pastikan 3 Unsur Penting Pembuatan UU Terpenuhi

Sri Utami

14/9/2022 21:41

DPR Pastikan 3 Unsur Penting Pembuatan UU Terpenuhi — Gedung DPR RI.(Ist)

PENGESAHAN International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance dipastikan memenuhi unsur penting dalam pembuatan undang-undang. Dalam

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memastikan DPR tiga unsur penting pembuatan undang-undang terpenuhi.

Baca juga: Meski sudah Minta Maaf, Effendi Simbolon akan Tetap Dipanggil MKD

"Sekarang untuk membuat undang-undang harus ada tiga yang tidak boleh kita lewati antara lain right to be heared, right to be considered, right to be explained. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir kalau dari standar itu kita sudah sangat maju," ungkapnya, Rabu (14/9).

Sementara itu anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi ingin memastikan dengan adanya konvensi tersebut apakah ada upaya hukum yang berjarak atau hukum dengan prosesnya yang tidak selesai.

"Ini jadi penting yang selalu menjadi perdebatan pemerintah bahwa apakah dengan penandatanganan konvensi ini proses hukum tersebut bisa berlaku surut atau berlaku ke depan. Ini perdebatan yang selama ini masih terjadi bahkan sampai 2010 ditandatangani konvensi dan satgas," cetusnya. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria

Berita Lainnya

Tanpa UU AI, Indonesia Hanya Jadi Konsumen Teknologi
24/6/2025 06:09
Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
Kritik Habiburokhman soal MK yang Sering Batalkan UU Dibantah Titi Anggraini
19/6/2025 14:45
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
Cegah Sengketa, Komisi II DPR Siap Bahas UU Terkait Batas Wilayah
18/6/2025 16:40
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Akademisi Sebut Tata Kelola Zakat dari Baznas Tidak Salahi Aturan
27/5/2025 00:44
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Proses Legislasi Kerap Abaikan Partisipasi Publik, UU P3 Digugat ke MK
20/3/2025 13:22
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Ide Prabowo Soal Maafkan Koruptor Butuh Revisi Undang-Undang
20/12/2024 13:20
Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya.

LOAD MORE

Opini

Bianglala Astacita
11/7/2025 05:00
Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara
10/7/2025 05:00
Swajayakan Bahasa Indonesia
08/7/2025 14:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved