NEWSTICKER

Pelunasan Biaya Haji Reguler 1447 H Diperpanjang

Pelunasan Biaya Haji Reguler 8 Provinsi masih di Bawah 100%

Ini Sebab Petugas Haji 2026 Dilatih Semi-Militer!

Istitha’ah Kesehatan bukan Menghalangi Jemaah Haji

Ini Alasan Menteri Haji Gus Irfan Manasik Digelar 5 Kali

DPR Pastikan 3 Unsur Penting Pembuatan UU Terpenuhi

Sri Utami

14/9/2022 21:41

DPR Pastikan 3 Unsur Penting Pembuatan UU Terpenuhi — Gedung DPR RI.(Ist)

PENGESAHAN International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance dipastikan memenuhi unsur penting dalam pembuatan undang-undang. Dalam

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memastikan DPR tiga unsur penting pembuatan undang-undang terpenuhi.

Baca juga: Meski sudah Minta Maaf, Effendi Simbolon akan Tetap Dipanggil MKD

"Sekarang untuk membuat undang-undang harus ada tiga yang tidak boleh kita lewati antara lain right to be heared, right to be considered, right to be explained. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir kalau dari standar itu kita sudah sangat maju," ungkapnya, Rabu (14/9).

Sementara itu anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi ingin memastikan dengan adanya konvensi tersebut apakah ada upaya hukum yang berjarak atau hukum dengan prosesnya yang tidak selesai.

"Ini jadi penting yang selalu menjadi perdebatan pemerintah bahwa apakah dengan penandatanganan konvensi ini proses hukum tersebut bisa berlaku surut atau berlaku ke depan. Ini perdebatan yang selama ini masih terjadi bahkan sampai 2010 ditandatangani konvensi dan satgas," cetusnya. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria

Berita Lainnya

Knesset Setujui RUU Hukuman Mati bagi Teroris, Dikecam sebagai Upaya Menargetkan Warga Palestina
12/11/2025 10:14
Hukuman mati akan dijatuhkan kepada siapa pun yang membunuh warga Israel dengan motif rasial dan dengan tujuan merugikan Negara Israel.
Pakar HTN: Meningkatnya Tren Mahasiswa Gugat UU ke MK Tanda Saluran Aspirasi DPR Buntu
29/10/2025 16:45
PENINGKATAN tren mahasiswa yang menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kesadaran baru generasi muda memperjuangkan keadilan
Pakar HTN: Model Omnibus Law Jadi ‘Keranjang Sampah Legislasi‘ yang Hambat Partisipasi Publik
17/10/2025 13:55
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
DPR : Pemindahan Dana dari BI ke Himbara Diatur UU
20/9/2025 18:40
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan pemindahan sisa anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Himbara diatur undang-undang.
Reshuffle dan Penambahan Kementerian, Pemerintah Diminta Utamakan Transparansi
09/9/2025 13:10
PENAMBAHAN pos menteri dalam kabinet dinilai sudah sesuai amanat Undang-Undang terkait pengelolaan haji yang baru disahkan.
Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?
29/7/2025 05:05
INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.

LOAD MORE

Opini

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi
22/1/2026 05:10
Konstitusionalitas Pilkada Langsung
22/1/2026 05:05
Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global
22/1/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved