Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Apindo Sumsel berharap program pemerintah memberi susbidi upah dapat menjadi penawar atas besaran UMP yang tidak naik.
Gubernur yang menaikkan UMP 2021 diduga berupaya mengumpulkan modal politik dari kalangan pekerja untuk Pilpres 2024.
Ganjar menyebut hal lain yang harus diwaspadai adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang akan ditetapkan pada 21 November mendatang.
Sebelumnya, Pemprov DKI mempersilakan perusahaan yang merasa terdampak pandemi untuk mengajukan permohonan, bahwa tidak bisa menerapkan formula UMP 2021.
Apindo menilai sejumlah pemimpin daerah telah mengabaikan SE Menteri Ketenagakerjaan. Dengan kondisi penuh tekanan, pengusaha kesulitan untuk menaikkan UMP 2021.
Menurut Anies, masih ada beberapa sektor usaha yang tumbuh pesat di tengah pandemi covid-19. Namun, pelaku usaha yang terdampak pandemi, diizinkan menerapkan UMP 2020 pada tahun depan.
KSPI meminta Menaker Ida Fauziyah mencabut surat edaran yang mengatur UMP 2021 tidak naik.
"Diminta kepada seluruh pengusaha mentaati keputusan ini. Semoga apa yang kita tetapkan ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja."
Trubus khawatir akan ada perusahaan yang menggunakan dalih kebijakan tolerasi untuk sektor terdampak covid-19 sehingga tidak menaikan upah pekerja mereka.
"Kebijakan yang dikeluarkan dengan kecuali-kecuali akan susah dijalankan. Lebih baik tidak usah ada kecuali, sama ratakan."
"Kenaikan UMP DIY ini lebih tinggi dari Jateng yang naik sebesar 3,27%."
Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP Tahun 2021.
GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tak mengikuti edaran menaker untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021. Ganjar justru menaikan UMP pada 2021 sebesar 3,27%.
Kedelapan belas provinsi yang dimaksud ialah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah,
Pemprov DKI tetap menghormati keputusan untuk tidak menaikan UMP di kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020 alias tidak naik.
"Jika kita hitung dengan rumus tersebht malah minus karena pertumbuhan ekonomi minus. Seharusnya UMP turun, tapi kan tidak mungkin UMP diturunkan, maka kenaikan 0% sudah sangat bijak,"
Penetapan UMP tahun berikutnya dilakukan setiap 1 November. Dengan demikian, kenaikan UMP 2021 akan resmi ditetapkan pada akhir Oktober dan diumumkan serentak pada 1 November 2020.
Di tahap ketiga ini ada 3,5 juta pekerja yang menerima. Kami sudah menyerahkan 9 juta data ke Kemenaker.
Ada usulan perlunya program ini diperluas kepada pekerja informal dan pekerja yang tidak atau belum terdaftar di BPJamsostek.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved