Senin 28 November 2022, 17:50 WIB

UMP DIY 2023 Naik 7,65% atau setara Rp1.981.782

Ardi T Hardi/Furqon Ulya Himawan | Nusantara
UMP DIY 2023 Naik 7,65% atau setara Rp1.981.782

dok.Ant
Plh Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Beny Suharsono (kanan), Kadis Nakertrans Aria Nugrahadi (tengah) saat Jumpa

 

PEMERINTAH Daerah DIY telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2023 naik 7,65 persen, yaitu menjadi Rp Rp1.981.782,39. Artinya, UMP DIY naik sebesar Rp140,866,86 dari UMP tahun 2022 sebesar Rp 1.840.915,53.

Plh Asisten Sekda DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Beny Suharsono menjelaskan, penetapan UMP dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan regulasi tentang pengupahan. Salah satunya adalah Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Beny mengatakan, UMP merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ditetapkan Gubernur. Setelah UMP ditetapkan, selanjutnya akan dilakukan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang paling lambat diumumkan pada Rabu (7/12) mendatang.

"UMK ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota atas hasil sidang pleno Dewan Pengupahan kabupaten/kota," terang dia, Senin (28/11) di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Besaran UMK harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Aria Nugrahadi menambahkan, rekomendasi besaran UMP dari Dewan Pengupahan Provinsi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Perluasan kesempatan kerja dan produktivitas serta mempertimbangkan saran dari unsur akademisi menjadi variabel lain yang dipertimbangkan. "Kami melaksanakan sesuai dengan ketentuan pusat yakni dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan mempertimbangkan kesempatan kerja serta tingkat produktivitas," ujarnya.

Aria menegaskan, pelaku usaha wajib mematuhi besaran UMK saat telah ditetapkan. Pihaknya akan melakukan tindakan preventif edukatif agar pelaku usaha menaati ketentuan tersebut.

Aria menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pencabutan izin usaha ketika perusahaan tidak sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam memberikan upah. "Pencabutan izin itu termasuk langkah projustitia, itu juga akan kami tempuh tetapi mengedepankan edukasi dan preventif," pungkas dia. (OL-13)

Baca Juga: Sah, UMP Jakarta 2023 Jadi Rp4,97 Juta

 

 

Baca Juga

Ist

Relawan Ganjar Binjai Bagikan Kaca Mata Baca untuk Ibu-ibu Pengajian

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Maret 2023, 03:50 WIB
Orang Muda Ganjar Cabang Binjai mengatakan semua warga yang menerima kaca mata menjalani pemeriksaan sebelum menerima kaca mata bantuan...
Antara

Pemudik dengan Kapal Laut Diprediksi Capai 600 Ribu Penumpang

👤Antara 🕔Selasa 28 Maret 2023, 01:06 WIB
PEMUDIK 2023 yang menggunakan armada kapal laut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni diprediksi mencapai  604.183...
Antara

Pelni Siapkan 68 Kapal Sebagai Armada Angkutan Lebaran

👤Antara 🕔Selasa 28 Maret 2023, 00:57 WIB
Pelni menyiapkan 68 kapal untuk melayani masyarakat yang mudik pada masa Lebaran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya