Rabu 23 November 2022, 22:52 WIB

Kemenaker Minta Dewan Pengupahan Daerah Permenaker 18/2022 Untuk Penetapan Upah Minimum

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Kemenaker Minta Dewan Pengupahan Daerah Permenaker 18/2022 Untuk Penetapan Upah Minimum

Dok. Kemenaker
Kantor Kemenaker

 

16 Nopember 2022 merupakan tanggal yang akan diingat oleh seluruh stakeholder dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 sebagai landasan penetapan upah minimum (UM) tahun 2023. 

Kementerian Ketenagakerjaan pun mendorong Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk mematuhi dan menggunakan Permenaker tersebut dalam menyusun bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk menetapkan UM tahun 2023. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri yang juga Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). mengatakan, salah satu hal yang diatur dalam Permenaker 18 Tahun 2022 adalah perubahan waktu penetapan UM tahun 2023 oleh Gubernur.

Periode penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 yang sebelumnya paling lambat 21 November 2022 diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022. Sedangkan Upah Minimim Kabupaten/Kota (UMK) yang sebelumnya paling lambat 30 November 2022 menjadi paling lambat 7 Desember 2022. 

Menurut Putri, alasan perubahan ini untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Depeda dalam menghitung Upah Minimum tahun 2023 sesuai dengan formula baru. 

Baca juga : Pengusaha Usulkan Kenaikan UMP DKI 2023 hanya 2,62 Persen

"Oleh karena itu kami meminta Depeda untuk mematuhi ketentuan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini dalam menyusun rekomendasi UM tahun 2023, yang akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (21/11). 

Putri menambahkan, dalam Permenaker tersebut juga diatur formula penghitungan UM tahun 2023 yang mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel α (alfa). Variabel alfa merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang bentuknya berupa suatu nilai tertentu dari rentang nilai yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu antara 0,10 s.d 0,30. 

Ia melanjutkan, di antara rentang nilai itulah Depeda melakukan perhitungan/penentuan dengan mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja sesuai daerahnya. Hal inilah yang menjadi letak ruang diskusi/dialog bagi anggota Depeda, serta menjadi kesempatan bagi Depeda untuk melaksanakan peran strategisnya dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada Gubernur selaku pejabat pemerintah yang berwenang menetapkan UM. 

"Dengan demikian, jelas bahwa maksud pengaturan mengenai penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini adalah dengan optimalnya fungsi Dewan Pengupahan melakukan analisa yang cermat seperti yang telah saya jelaskan maka rekomendasi yang akan diberikan kepada Gubernur akan diperoleh angka yang diharapkan, dan diterimana oleh seluruh pihak selanjutnya akan ditetapkan oleh para Gubernur," ujarnya. (RO/OL-7)

Baca Juga

Ist/BPJS Ketenagakerjaan

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Bantalan Pengaman Sosial

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 04 Desember 2022, 19:47 WIB
BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan mereka yang terkena PHK itu harus segera ditangani dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan...
Antara/M Ibnu Chazar.

Potensi Hanjeli sebagai Alternatif Bahan Pokok Beras

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 04 Desember 2022, 18:17 WIB
Pemerintah diminta memperkenalkan aneka komoditas lokal pengganti beras dengan komoditas lain yang setelah diteliti dan justru punya...
ANTARA FOTO/	FENY SELLY

Wapres Ungkap Strategi Pemerintah Antisipasi Gelombang PHK

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 04 Desember 2022, 17:41 WIB
Pemerintah saat ini terus meningkatkan implementasi program padat karya untuk menyerap tenaga kerja yang bakal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya