Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Said Abdullah, merespons sikap delapan fraksi di DPR yang menolak sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menggunakan proporsional tertutup.
Masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya, untuk memilih calon wakil rakyat yang sesuai dengan pilihan hati nuraninya.
Semua partai politik, bahkan KPU sudah menyiapkan administrasinya dalam konteks sistem proporsional terbuka.
Delapan fraksi partai politik (parpol) di DPR RI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menerapkan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) secara tegas sudah menyatakan sikapnya menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
KETUA Fraksi Partai NasDem Roberth Rouw meminta Presiden Joko Widodo bersuara dan mendukung sistem pemilihan proporsional terbuka khususnya terhadap Mahkamah Konstitusi (MK)
Anies Baswedan menilai sistem proporsional tertutup kembali ke masa sebelum demokrasi.
Bakal anggota calon legislatif yang sudah mendaftarkan diri ke KPU saat ini masih merasa resah akibat belum adanya keputusan dari MK terkait sistem proporsional dalam Pileg 2024
Denny Indrayana menegaskan informasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilihan umum yang diperolehnya bukan berasal dari hakim.
Denny Indrayana mengatakan tidak ada pembocoran rahasia negara dalam cuitannya tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Partai NasDem berharap informasi terkait putusan MK terkait sistem pemilu tertutup tidak benar. Pasalnya sistem itu merenggut hak rakyat.
Bila ditemukan indikasi, Polri akan melakukan pengusutan tentang dugaan bocornya putusan MK terkait sistem proporsional tertutup.
Mantan ketua MK Jimly mempertanyakan sumber informasi Denny Indrayana. Pasalnya putusann sistem pemilu belum dikeluarkan MK.
DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, pihaknya menunggu hasil persidangan resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap mengkaji unsur pidana kasus dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Denny Indrayana.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tetap bersikeras sistem pemilih harus dijalankan proporsional tertutup atau sistem coblos partai.
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi kecurangan seperti pada era Orde Baru.
Pilihan soal sistem pemilu adalah pilihan/kesepakatan pembentuk undang-undang yang seharusnya didiskusikan dalam kerangka revisi UU Pemilu.
Menkopolhukam Mahfud MD membatah isu bocornya putusan MK terkait sistem pemilu.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (Jubir MK) Fajar Laksono membantah dugaan kebocoran informasi putusan perkara terkait gugatan terhadap sistem proporsional terbuka pada UU Pemilu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved