Anies: Sistem Proporsional Tertutup Kembali ke Prademokrasi

BAKAL calon presiden (capres) Anies Baswedan merespons polemik dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan umum (pemilu) yang kembali menganut sistem proporsional tertutup. Anies menilai sistem proporsional tertutup kembali ke masa sebelum demokrasi.

"Kalau ini menjadi tertutup kita kembali ke era pra-demokrasi. Dimana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita," ujar Anies di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023.

Anies menekankan sistem proporsional terbuka harus dipertahankan. Pasalnya, sistem tersebut menggambarkan demokrasi Indonesia yang seutuhnya.

Baca juga: Ini Kata Bacaleg soal Sistem Proporsional Tertutup

"Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan," tegas Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan demokrasi yang sudah terjaga saat ini telah memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat. Anies menekankan bahwa sistem proporsional terbuka meneguhkan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat.

Baca juga: Denny Indrayana: Info Putusan Sistem Proporsional Tertutup bukan dari Hakim Konstitusi

"Kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya, jangan sampai dihapus. Karena itu lah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan, gitu ya," jelas Anies.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, mengeklaim telah mendapat bocoran informasi terkait putusan MK untuk gugatan UU Pemilu. Dari informasi yang diperolehnya, Denny Indrayana menyebut MK akan memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah isu bocornya putusan MK terkait sistem pemilu. Hal itu dipastikan Mahfud setelah menghubungi MK.

"Belum! Itu hanya analisis orang luar yang mungkin sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri. Tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru akan dilakukan besok lusa. Jadi belum ada keputusan yang resmi sudah diputuskan," tegas Mahfud dalam Rakornas bersama TNI dan Polri, Senin, 29 Mei 2023. (MGN/Z-7)