Berita Terbaru Ruu Perampasan Aset Hari Ini

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas

Pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan Presiden Joko Widodo bisa segera dibahas di DPR.

DPR Tagih Naskah Akademik RUU Perampasan Aset ke Pemerintah

Hingga saat ini DPR belum menerima draft / beleid naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang seharusnya diserahkan oleh pemerintah selaku pihak pengusul. 

DPR: Pemerintah Belum Kirim Naskah Akademik dan Draft RUU Perampasan Aset

Draft RUU Perampasan Aset ini Februari masih dibahas dan dimatangkan di internal pemerintah. Sehingga desakan agar mempercepat mestinya disampaikan kepada pemerintah.

DPR Harus Tampung Aspirasi Publik Soal RUU Perampasan Aset

KETUA Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut, pemerintah harus melobi ketua umum partai politik jika ingin Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan.

Jangan Jadikan DPR sebagai Sandsack yang Dipukuli di Ruang Publik

RUU Perampasan Aset ini disepakati sebagai RUU inisiatif Pemerintah. Makanya yang harus menyiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya adalah Pemerintah. 

KPK Cek LHKPN Pj Bupati Bombana Karena Viral Pamer Harta

PENJABAT (Pj) Bupati Bombana Burhanuddin menjadi sorotan publik karena kerap pamer harta bersama istrinya di media sosial.

KPK Setuju dengan Mahfud MD soal RUU Perampasan Aset

KPK mendukung Mahfud agar calon beleid itu disahkan. Apalagi, saat ini sedang banyak pejabat yang memamerkan hartanya di media sosial.

Demokrat Sindir Pemerintah agar Terbitkan Perppu Perampasan Aset

Presiden diminta terbitkat Perppu Perampasan Aset

DPR: UU Perampasan Aset Bisa Bantu Penyelesaian Hak Tagih Aset BLBI

Undang-Undang Perampasan Aset ini perlu kita dorong sehingga apa yang menjadi aset BLBI itu kemarin itu bisa kita rampas oleh negara dengan kondisi kenaikan seperti itu.

Pemerintah Diminta Cermat Bahas RUU Perampasan Aset

Perampasan aset yang dikenal dan dilakukan selama masih menggunakan jalur pidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Indonesia Butuh Instrumen Perampasan Aset Hasil Kejahatan

Indonesia membutuhkan sistem perpajakan lain agar bisa efektif meminimalisir kasus transaksi janggal hingga temuan rekening gendut pejabat.

Pemerintah Segera Selesaikan Harmonisasi RUU Perampasan Aset

Pemerintah segera menyerahkan RUU Perampasan Aset ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.

RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan, Pengamat: Ada Ketakutan Elite Politik

Ketakutan dari elite politik dinilai menjadi alasan belum disahkannya RUU perampasan aset. 

RUU Perampasan Aset Segera Dibahas

DPR gercep membahas RUU Perampasan Aset yang saat ini dalam tahap harmonisasi di pemerintahan. 

Masalah LHKPN dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sikap penyelenggara negara yang tidak mau atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai aparatur negara yang tidak mematuhi ketentuan UU a quo mencerminkan tidak adanya kepedulian.

RUU Perampasan Aset Jadi Solusi Tangani Perkara Kekayaan Tidak Wajar Pejabat Publik

RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi dalam menangani perkara kekayaan tidak wajar yang dimiliki pejabat publik

Jokowi Sepakat RUU Perampasan Aset Segera Dituntaskan

Firli mengatakan pihaknya sudah membahas rencana itu sejak awal bulan lalu. Ketua KPK itu enggan memerinci langkah lanjutan pengesahan.

IPK Merosot, Mahfud MD Tagih Janji DPR Bahas RUU Perampasan Aset

Menko Polhukam menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk menyelematkan aset negara dari tangan koruptor, tanpa menunggu putusan pengadilan.

Mahfud MD Ungkap Sulitnya Pembahasan RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam daftar Prolegnas jangka panjang DPR. Pembahasan regulasi tersebut perlu menjadi perhatian, sehingga upaya pemberantasan korupsi berjalan maksimal.

DPR Tanyakan Komitmen Presiden

PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanyakan komitmen Presiden Joko Widodo mengenai nasib Komjen Budi Gunawan, apakah diangkat atau tidak menjadi Kapolri

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia