Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA IM57+ Institute, M Praswad Nugraha, membeberkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset penting untuk segera disahkan oleh pemerintah.
Namun, Praswad menilai ada yang lebih penting dari RUU Perampasan Aset, yakni soal kualitas dan integritas dari penegak hukumnya itu sendiri.
“Karena kalau sampai penegak hukumnya seperti eks Ketua KPK Firli Bahuri lagi, kerjaannya meres orang, minta uang, calon tersangka didatengin, saksi didatengin, ini justru RUU Perampasan Aset dapat menjadi ruang baru untuk ajang negoisasi,” tegas Praswad kepada Media Indonesia, Rabu (1/5).
Baca juga : Presiden Terpilih Harus Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi
“Harta lu mau dirampas gak nih? Kalau gak mau lu bayar tapi kalau gak bayar ya kita rampas. Bahaya jika pejabat hukumnya seperti ini lagi,” tambahnya.
Menurutnya, saat ini kondisi lembaga penegak hukum, seperti KPK maupun Kejaksaan sedang dalam kondisi hancur-hancuran.
Praswad mengatakan hanya ada satu cara konkret untuk menyelamatkan negara dari budaya korupsi, yakni presiden yang jujur.
“Hanya ada satu cara supaya bisa mengurangi korupsi, presiden adalah kunci. Tanpa backup presiden, KPK akan lemah, jaksa akan lemah, Polri akan lemah, jadi menurut saya tetap utamanya panglima pemberantasan korupsi itu presiden. Kalau presidennya korupsi ya hancur penegak hukumnya,” tandasnya. (Ykb)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Benarkah hukum masih dijadikan alat pemukul dan sarana penindas? Betulkah ada yang meng-order Kejagung untuk menerungku Tom?
Dalam kasus ini mantan Kepala Ruangan Covid-19 RSUD Palabuhanratu berinisial HC sudah ditetapkan sebagai tersangka
Modus yang digunakan ketiga pelaku yaitu melakukan transaksi pembelanjaan fiktif pada sektor agribisnis
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved