CSIS: Hanya Anies dan Ganjar yang Bahas RUU Perampasan Aset pada Debat Capres

PENELITI Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal menyebut hanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang menyentuh Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Aset Tindak Pidana pada momen debat capres perdana, Selasa, (12/12).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset merupakan instrumen krusial untuk menambah amunisi penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Anies dan Ganjar, sambung Nicky, telah menyuarakan isu tersebut sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.

"Sebaliknya, Prabowo Subianto hanya membahas komitmen terhadap penegakan korupsi tanpa masuk ke dalam substansial penegakan hukum anti korupsi seperti apa," ujarnya dalam diskusi Tinjauan Pasca-Debat Capres di Jakarta, Jumat (15/12).

Baca juga: Timnas AMIN : Penampilan Anies di Debat Capres Memuaskan

Lebih lanjut, Anies menjadi satu-satunya kandidat yang berkomitmen untuk merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU tersebut pernah direvisi pada 2019 dengan menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, sehingga tidak menjadi lembaga independen lagi.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Vidhyandika D Perkasa menyoroti pandangan Prabowo terkait masalah kekerasan di Papua. Saat debat capres, kandidat yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu menyebut masalah di Papua rumit karena terjadinya gerakan separatisme dan campur tangan asing.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Bagi Vidhyandika, pernyataan Prabowo itu adalah hal menarik. Sebab, Prabowo berupaya membangun common enemies atau musuh bersama terkait Papua.

"Tapi itu menjauhkan kita dari pada upaya kita melakukan self reflection bahwa masalah di Papua itu adalah masalah kita juga, masalah internal yang melibatkan aktor-aktor kita juga," jelasnya.

Sebagai wadah mengedukasi publik, Prabowo dituntut untuk menjelaskan siapa yang dia maksud dengan pihak asing. Ia meminta setiap kandidat tidak membangun persepsi, asumsi, rumor, dan teori konspirasi tanpa bukti yang pada akhirnya hanya berujung pada disinformasi.

"Sudah cukup kondisi di Papua dirusak oleh berbagai macam viralnya disinformasi," pungkas Vidyandika.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai debat capres pertama digelar cukup menarik. Namun, ia mengingatkan publik untuk tidak terlalu berekspektasi tinggi ihwal format debat pada pilpres di Indonesia, terlebih membandingkannya dengan praktik di Amerika Serikat.

"Tradisi debat capres di Amerika sejarahnya sudah panjang, di kita baru lima kali debat," katanya.

(Z-9)