Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
CALON presiden (capres) Anies Baswedan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini menyikapi penetapan tersangka kasus korupsi terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy.
"Iya (RUU) perampasan aset harus segera ditetapkan," kata Anies dalam dialog dengan tema Indonesia Millenial And Gen-Z Summit di Senayan Park, Jakarta pada Jumat (24/11).
Anies menilai RUU Perampasan aset itu bisa mewujudkan hukuman memiskinkan para koruptor. Sebab, kata dia, salah satu hal yang paling ditakuti koruptor adalah miskin.
Baca juga: Jaksa Agung Bentuk Badan Perampasan Aset
"Karena dia korup sekian puluh triliun, Rp40 miliar, ratus miliar terus dihukum berapa tahun, terus pulang (bebas), rumah lebih bagus, mobil bagus, seumur hidup punya simpenan. Itu si impas tahanannya," ujar capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu.
Sebaliknya, Anies menyebut bila dimiskinkan koruptor tidak akan punya apapun setelah bebas. Dengan begitu, dia meyakini orang yang hendak melakukan korupsi akan berpikir dua kali.
Baca juga: Anies Prioritaskan Pengesahan RUU Perampasan Aset Jika Terpilih Presiden
"Dan ini lah menurut saya dua hal terkait dengan korupsi dan bukankah kita reformasi 98 itu menghilang praktik-praktik itu, masa iya, tegas saja itu dikerjakan (memiskinkan koruptor). Saya rasa dengan ancaman yang menakutkan maka itu bisa menjeratkan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Rabu, 22 November 2023. Penyidik mengantongi bukti yang cukup Firli melakukan tindak pidana korupsi berupa pemeraaan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2020-2023. Namun, belum disebutkan nominal pemerasannya.
Pucuk pimpinan Lembaga Antirasuah itu dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahu 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.
Sedangkan, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus gratifikasi perusahaan tambang nikel senilai Rp7 miliar terkait pengurusan akta perusahaan PT Citra Lampia Mandiri di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. KPK mengumumkan status Eddy sebagai tersangka dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis 9 November 2023. (Medcom/Z-7)
GPMP menargetkan puluhan juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baawedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Sayangnya, ada sejumlah pihak yang sudah tidak sabar dan bernafsu untuk meraih jabatan dan kekuasaan dengan intrik-intrik politik yang begitu mudah dibaca masyarakat.
Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming masuk dalam 6 besar calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di angka 2,7%.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved