Berita Terbaru Ruu Kesehatan Hari Ini

Tampung Aspirasi Publik dalam RUU Kesehatan melalui Laman Khusus

Kegiatan partisipasi publik akan dilakukan baik dengan institusi pemerintah, lembaga, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, CSO dan organisasi lainnya.

RUU Kesehatan Dinilai Mampu Menjawab Masalah Kesehatan di Indonesia

RUU Kesehatan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah sektor kesehatan. Pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab dan wewenang yang selama ini belum dijalankan.

Partai Buruh Gelar Aksi Demo Kecam RUU Kesehatan di DPR

Partai Buruh menuntut DPR untuk segera membatalkan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Kemenkes Bantah BPJS Akan Ada di Bawah Lembaganya: Tetap di Bawah Presiden

Kemenkes membantah terkait isu yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan dalam RUU Kesehatan akan berada di bawah Kementerian Kesehatan.

RUU Kesehatan, Besaran Tarif dan Iuran Ditinjau Dua Tahun Sekali

TERDAPAT sejumlah perubahan aturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Salah satunya mengenai tinjauan besaran tarif dan iuran jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.  

RUU Kesehatan Memperkuat Sektor Kesehatan secara Promotif dan Preventif

Tujuan dari RUU Kesehatan untuk memberikan pengawasan dan perawatan kesehatan secara promotif dan preventif.

Hapus Intervensi Organisasi Profesi dari RUU Kesehatan pada Penerbitan SIP

PDSI meminta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan tidak memberi ruang suatu organisasi profesi kesehatan untuk mengeluarkan surat izin praktik (SIP) dokter.

BPJS Watch: Pernyataan Juru Bicara Kemenkes Soal Pasal RUU Kemenkes Tak Tepat

Anggota BPJS Watch Timboel Siregar menilai pernyataan juru bicara Kemenkes terkait BPJS K4esehatan dalam RUU Kesehatan adalah kurang tepat.

Pembahasan RUU Kesehatan Ditarget Rampung Juni 2023

"Diharapkan ini selesai Juni 2023 dan akan diketuk palu di DPR. Mudah-mudahan,"

RUU Kesehatan Cari Terobosan untuk Penuhi Kebutuhan Dokter

RANCANGAN Undang-Undang Kesehatan menjadi cara pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter.

Pakar Hukum: Pengaturan BPJS dalam RUU Kesehatan Harus Dibahas Mendalam

Salah satu pasal yang menjadi sorotan seperti Pasal 425 angka 1 Pasal 7 ayat (2) RUU Kesehatan, yang menempatkan BPJamsostek bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan.

RUU Kesehatan, IDI: Adaptasi Dokter WNI Lulusan Luar Negeri Perlu Diatur

IDI merekomendasikan adanya aturan baru agar dokter WNI lulusan luar negeri mudah beradaptasi di Indonesia.

RUU Kesehatan Perlu Integrasikan Layanan Kesehatan Publik dan Swasta

RUU kesehatan ini juga masih belum melibatkan kader kesehatan pada pasal 23 ayat 3 membatasi penyelenggara klien kesehatan pada pelayanan medis dan tenaga kesehatan.

Menkes Budi Gunadi Sadikin Tegaskan BPJS Tetap di Bawah Presiden

Menkes Budi Gunadi Sadikin setuju jika pasal 425 pada RUU Kesehatan mengenai BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dihapuskan. 

Larangan Iklan dan Promosi Zat Adiktif Belum Diatur dalam RUU Kesehatan

Larangan IPS sangat penting karena industri rokok terus menargetkan anak muda atau remaja sebagai konsumen jangka panjang

IDI: Belum Ada Urgensi Susun RUU Omnibus Law Kesehatan

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Adib Khumaidi, Sp.Ot, menjelaskan saat ini belum ada urgensi untuk menyusun RUU Omnibus Law Kesehatan.

Menkes: Hak Masyarakat Atas Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Jadi Tujuan Utama RUU Kesehatan

Selain itu, RUU Kesehatan juga harus memastikan bahwa negara hadir dan bertanggung jawab dalam memenuhi layanan kesehatan kepada masyarakat.

RUU Kesehatan Diklaim bakal Dorong Kemandirian Farmasi dan Alkes

"RUU Kesehatan ini memuat beberapa pasal yang mengupayakan kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan Indonesia,"

Pemerintah Usulkan Tambahan Substansi Pengaturan pada RUU Kesehatan

Posisi pemerintah dalam RUU Kesehatan adalah menetapkan tujuan utama yang ingin diraih yakni ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan.

Sebut Biaya Urus STR/SIP Mencapai Rp6 Juta, Menkes Disomasi

Narasi yang diungkapkan oleh Menkes tidak memiliki bukti komprehensif dan dianggap parsial serta subjektif.

Premanisme di Mandura

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes

BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah

Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan

Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL