Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menganggap wajar adanya perbedaan pandangan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Termasuk adanya penolakan dari kalangan organisasi profesi kesehatan.
"Saya rasa para dokter-dokter, para perawat, tenaga kesehatan juga kita memang diamanahnya untuk melayani kesehatan masyarakat," ujar Budi di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Juni 2023.
Budi menekankan keberadaan RUU kesehatan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, ia meyakini apabila payung hukum ini telah disahkan mampu memberikan pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal.
Baca juga: 5 Organisasi Profesi Kesehatan Gugat RUU Kesehatan ke MK
Selain itu, Budi menyebut pemerintah dan Komisi IX DPR telah mengundang seluruh organisasi dan pihak terkait untuk memberikan masukan. Namun, ia tidak memungkiri ada beberapa masukan yang tidak dapat diterima.
"Undang-undang itu tidak mungkin memenuhi keinginan semuanya," jelasnya.
Baca juga: DPR Segera Sahkan RUU Kesehatan, 7 Fraksi Setuju, 2 Fraksi Menolak
Sebanyak lima organisasi profesi kesehatan menolak RUU Kesehatan. Mereka terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan dokter Gigi Indonesia (PDGI).
Lima organisasi itu juga telah menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Senin, 5 Juni 2023. "Kita tetap menuntut pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini dihentikan. Pada aksi sebelumnya dari Kemenkes mengatakan tunggu 1-2 hari tapi sampai saat ini masih berlanjut oleh karena itu kita turun kembali," kata Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah. (MGN/Z-7)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut akan memberikan sanksi untuk penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) pelaku perundungan.
Agenda transformasi sistem kesehatan nasional yang dicanangkan pemerintah kembali diwujudkan melalui penguatan infrastruktur layanan rumah sakit rujukan.
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa super flu bukanlah virus baru.
Selain penyakit umum, Kemenkes juga memberikan perhatian khusus terhadap penyakit menular dengan tingkat penularan tinggi.
Selain jumlah, persoalan lain yang disoroti adalah distribusi dokter yang belum merata. Ia menyebut sebagian besar pendidikan kedokteran masih terpusat di Pulau Jawa.
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait industri tembakau disebut berpotensi membawa kerugian
ASOSIASI Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dibuat tanpa libatkan petani tembakau.
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
KOMISI IX DPR RI meminta Kemenkes mempercepat penerbitan aturan turunan UU Kesehatan terkait dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara.
Sikap ini sejalan dengan permintaan dari banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan ekosistem pertembakauan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved