Berita Terbaru Ruu Kesehatan Hari Ini

Penyusunan Regulasi Industri Hasil Tembakau Perlu Kajian Mendalam

 Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait industri tembakau disebut berpotensi membawa kerugian

Asosiasi Petani Tembakau Merasa Tidak Dilibatkan dalam Penyusunan PP 28/2024

ASOSIASI Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dibuat tanpa libatkan petani tembakau.

PP Kesehatan Diterbitkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

PP Kesehatan  diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.

DPR RI Minta Aturan Turunan Hospital Based Segera Diterbitkan

KOMISI IX DPR RI meminta Kemenkes mempercepat penerbitan aturan turunan UU Kesehatan terkait dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based.

Di Sidang MK, Menkes Sebut Pembentukan UU Kesehatan Demi Peningkatan Kualitas Hidup

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Anggota Komisi IX DPR Dukung Aturan Produk Tembakau Dikeluarkan Dari RPP Kesehatan

Sikap ini sejalan dengan permintaan dari banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan ekosistem pertembakauan nasional.

Aturan Turunan UU Kesehatan Diharapkan Rampung Akhir Tahun

ATURAN turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan rampung pada akhir tahun ini.

Enam RUU Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2023

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan enam RUU dari daftar RUU Prolegnas Prioritas 2023. Dalam pidato pelaporan di Paripurna DPR, Selasa (3/10).

Aturan Turunan UU Kesehatan Molor dari Target, Kemenkes: Masih Disusun

PENYUSUNAN aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) molor dari target yang ditetapkan akhir September ini.

National Emos Talkshow Dukung Transformasi Teknologi Kesehatan

National Emos Talkshow sendiri menghadirkan sejumlah praktisi di bidang kefarmasian

Ahli Minta Turunan UU Kesehatan Atur Aborsi hanya Dilakukan di Rumah Sakit

Para ahli meminta agar di aturan turunan UU Kesehatan ditetapkan bahwa aborsi hanya bisa dilakukan di rumah sakit.

Aturan Turunan UU Kesehatan Jadi Tumpuan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Daerah

Dari sekitar 673 RSUD sekitar 38,48% yang belum memiliki 7 jenis dokter spesialis di antaranya spesialis penyakit dalam, anak, obgyn, bedah, anestesi, radiologi, dan patologi klinik.

UU Kesehatan Resmi Ditandatangani Presiden, DPR: Semoga Memberi Pelayanan Merata untuk Masyarakat

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan pihaknya mengapresiasi atas ditandatanganinya draf Undang-Undang Kesehatan pada Selasa, (8/8) lalu.

Kemenkes Klaim Mandatory Spending Sektor Kesehatan Dinilai tidak Tepat

STAF Khusus Menteri Kesehatan bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan Laksono Trisnantoro menilai bahwa mandatory spending pada sektor kesehatan tidak tepat.

Fakultas Kedokteran UI tidak Menolerir Aksi Perundungan

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Prof dr Ari Fahrial Syam menjelaskan bahwa FK UI telah berkomitmen untuk menghapus bullying

Menkes Bantah adanya Liberalisasi lewat Dokter Asing di Indonesia

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah adanya liberalisasi pada Undang-Undang (UU) Kesehatan. Salah satunya terkait dokter asing bisa praktik di Tanah Air.

Aturan Turunan UU Kesehatan Diharapkan Rampung September

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Kesehatan sudah rampung paling telat September 2023.

Mahfud MD: Silahkan UU Kesehatan Diuji ke MK

Menkopolhukam Mahfud MD mempersilahkan pihak yang tidak menerima penetapan Undang-Undang omnibus law Kesehatan mengujinya ke Mahkamah Konstitusi.

Buruh Ancam Lakukan Demo Tolak UU Kesehatan di DPR dan Istana 20 Juli Mendatang

PRESIDEN Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, pihaknya berencana melakukan aksi besar-besaran di Istana dan DPR RI dengan melibatkan ribuan

Serikat Buruh Tolak Peresmian UU Kesehatan, Ini Alasannya

Serikat buruh menilai UU Kesehatan mengebiri hak sehat, hak bekerja, hak untuk hidup layak, dan hak upah layak tenaga kesehatan, karena dirampas oleh kaum pemodal.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia