Buruh Ancam Lakukan Demo Tolak UU Kesehatan di DPR dan Istana 20 Juli Mendatang

PRESIDEN Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, pihaknya berencana melakukan aksi besar-besaran di Istana dan DPR RI dengan melibatkan ribuan buruh pada tanggal 20 Juli 2023. Selain menyerukan UU Kesehatan yang baru saja disahkan agar segera dicabut, dalam aksi buruh juga menolak UU Cipta Kerja.

Bagi Partai Buruh dan KSPI, UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan menjadi isu utama. Karena itu, perlawanan agar kedua undang-undang ini segera dicabut akan terus dilakukan di berbagai daerah.

“KSPI bersama Partai Buruh akan melakukan aksi pada tanggal 20 Juli 2023 di Istana dan Gedung MK, kemudian dilanjutkan ke DPR RI dengan melibatkan ribuan orang buruh. Massa berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, hingga Serang dan Cilegon,” ujar Said Iqbal, Kamis (13/7).

Baca juga: Serikat Buruh Tolak Peresmian UU Kesehatan, Ini Alasannya

“Ini adalah aksi awalan. Setelah itu, akan dilakukan aksi di berbagai daerah secara bergelombang, yang jadwalnya akan ditentukan setelah 20 Juli,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Said Iqbal juga menyatakan mossi tidak percaya pada DPR. Lantaran undang-undang yang diinginkan rakyat tidak disahkan, tetapi yang ditolak rakyat dengan cepat disahkan.

Baca juga: BPJS Watch: UU Kesehatan Diskriminatif Terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

“Selain UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja, juga ada Undang-Undang KPK, PPSK, dan KUHP yang menuai penolakan tetapi tetap saja disahkan. Giliran UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, tidak kunjung disahkan,” tegas Said Iqbal.

“Rakyat menolak UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja. Keduanya mengebiri hak sehat, hak bekerja, hak untuk hidup layak, dan hak upah layak; karena dirampas oleh kaum pemodal,” lanjutnya.

Itulah sebabnya, Partai Buruh dan KSPI menduga ada kekuatan modal di balik pengesahan undang-undang tersebut. Bahkan Said Iqbal menuding DPR pengecut, karena tidak datang memenuhi panggilan sidang terkait UU Cipta Kerja di MK, tetapi tetap saja mengesahkan UU yang merugikan rakyat. (Des//Z-7)