Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan pihaknya mengapresiasi atas ditandatanganinya draf Undang-Undang Kesehatan pada Selasa, (8/8) lalu. Ia berharap UU tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang merata untuk masyarakat Indonesia.
“Ini sebagai wujud memenuhi hak dasar rakyat yang menjadi kewajiban negara. Ini penting untuk menuju keadilan sosial di bidang kesehatan,” ujar Edy, Rabu (9/8).
Edy mengatakan UU Kesehatan tersebut dapat menjamin perlindungan serta kesejahteraan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak dari layanan kesehatan.
Baca juga: Kemenkes Klaim Mandatory Spending Sektor Kesehatan Dinilai tidak Tepat
Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu merincikan dalam aturan tersebut ada jaminan untuk menyediakan nakes yang bermutu, tapi di sisi lain ada kepastian karir dan kemudahan pendidikan spesialis. Terutama yang sedang melakukan pendidikan spesialis mendapatkan perlindungan hukum, adanya insentif, hingga beasiswa.
"Ini sebagai wujud penghargaan negara bagi garda depan pelayanan kesehatan di negeri ini," kata dia.
Baca juga: Aliansi Buruh Siap Lakukan Aksi Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja
Edy berharap pada komponen yang bisa meningkatkan mutu tenaga kesehatan dan tenaga medis, seperti perguruan tinggi dan kolegium hingga organisasi profesi, memainkan tanggung jawab sesuai perannya.
UU Kesehatan juga telah mengatur bagaimana komponen itu bekerja. Jika masing-masing komponen ini mengerjakan wewenang masing-masing dan saling bersinergi maka mutu nakes dalam memberikan layanan pasti terjamin.
"Jangan ada benturan lagi di antara komponen tersebut. Ini untuk meningkatkan daya saing mereka di dunia internasional," tandas Edy. (Dis/Z-7)
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengaku prihatin atas meninggalnya seorang balita bernama Raya di Sukabumi dalam kondisi tubuh penuh cacing.
KETUA Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ichsan Hanafi menekankan bahwa upaya untuk menekan angka kematian bayi baru lahir tidak bisa hanya bertumpu pada rumah sakit.
Rumah Sakit Atma Jaya resmi meluncurkan Klinik Akupuntur Medik Terintegrasi, sebuah layanan inovatif yang menjadi bagian dari pengembangan Wellness Center Atma Jaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti minimnya dukungan Pemprov terhadap kader posyandu.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan pihaknya memiliki berbagai strategi agar menurunkan atau menghilangkan potensi defisit JKN.
DIREKTUR SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal Abdullah, mengatakan, upaya untuk meningkatkan layanan BPJS Kesehatan tidak bisa jika hanya mengandalkan teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved