Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan pihaknya mengapresiasi atas ditandatanganinya draf Undang-Undang Kesehatan pada Selasa, (8/8) lalu. Ia berharap UU tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang merata untuk masyarakat Indonesia.
“Ini sebagai wujud memenuhi hak dasar rakyat yang menjadi kewajiban negara. Ini penting untuk menuju keadilan sosial di bidang kesehatan,” ujar Edy, Rabu (9/8).
Edy mengatakan UU Kesehatan tersebut dapat menjamin perlindungan serta kesejahteraan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak dari layanan kesehatan.
Baca juga: Kemenkes Klaim Mandatory Spending Sektor Kesehatan Dinilai tidak Tepat
Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu merincikan dalam aturan tersebut ada jaminan untuk menyediakan nakes yang bermutu, tapi di sisi lain ada kepastian karir dan kemudahan pendidikan spesialis. Terutama yang sedang melakukan pendidikan spesialis mendapatkan perlindungan hukum, adanya insentif, hingga beasiswa.
"Ini sebagai wujud penghargaan negara bagi garda depan pelayanan kesehatan di negeri ini," kata dia.
Baca juga: Aliansi Buruh Siap Lakukan Aksi Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja
Edy berharap pada komponen yang bisa meningkatkan mutu tenaga kesehatan dan tenaga medis, seperti perguruan tinggi dan kolegium hingga organisasi profesi, memainkan tanggung jawab sesuai perannya.
UU Kesehatan juga telah mengatur bagaimana komponen itu bekerja. Jika masing-masing komponen ini mengerjakan wewenang masing-masing dan saling bersinergi maka mutu nakes dalam memberikan layanan pasti terjamin.
"Jangan ada benturan lagi di antara komponen tersebut. Ini untuk meningkatkan daya saing mereka di dunia internasional," tandas Edy. (Dis/Z-7)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Salah satu studi menemukan hanya sekitar 13,5–22% pekerja migran perempuan yang memakai layanan kesehatan reproduksi saat mengalami gangguan.
Klinik ini melaksanakan program pelayanan kesehatan sosial berupa penyuluhan serta pengobatan gratis seperti terapi imunolog sel.
Integrasi data layanan kesehatan menjadi bagian dari ekosistem respons kebencanaan berbasis pengetahuan yang dikembangkan untuk pengambilan keputusan kesehatan yang lebih tepat sasaran.
Agenda transformasi sistem kesehatan nasional yang dicanangkan pemerintah kembali diwujudkan melalui penguatan infrastruktur layanan rumah sakit rujukan.
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
Layanan kesehatan merupakan bagian penting dari respons darurat Baznas untuk melindungi kelompok rentan pascabencana, terutama anak-anak, perempuan dan lansia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved