Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengaku prihatin atas meninggalnya seorang balita bernama Raya di Sukabumi dalam kondisi tubuh penuh cacing. Ia menilai kejadian memilukan ini menjadi peringatan keras atas lemahnya sistem perlindungan sosial dan layanan kesehatan dasar.
"Tragedi ini menimbulkan duka yang menyayat hati sekaligus menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Peristiwa ini tidak terjadi jika fungsi pencegahan, pemantauan, dan perlindungan sosial berjalan dengan baik," kata Netty melalui keterangannya, Jumat (22/8).
"Saya sangat memahami kekecewaan masyarakat yang menilai pemerintah desa dan perangkatnya kurang sigap dalam mengawasi kesehatan warganya,” tambahnya.
Netty menekankan pentingnya peran perangkat desa, kader posyandu, PKK, dan bidan desa sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dia pun menyoroti kelemahan dalam sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial yang belum menjangkau seluruh warga miskin dan rentan.
"Masih banyak keluarga miskin yang terabaikan dari data penerima manfaat, tidak memiliki dokumen kependudukan maupun jaminan kesehatan, sehingga kesulitan mengakses layanan dasar ketika kondisi darurat," kata Netty.
Anggota komisi DPR bidang kesehatan itu menuturkan kelemahan sistem perlindungan sosial harus segera dievaluasi. Sehingga, kata Netty, kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Ini harus menjadi evaluasi serius. Perlindungan sosial tidak boleh sebatas program administratif, tetapi benar-benar hadir ketika rakyat membutuhkan, terutama bagi keluarga miskin dan rentan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Netty juga mendorong optimalisasi peran posyandu dan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk bagi warga yang belum memiliki dokumen resmi.
"Kita harus mengoptimalkan fungsi posyandu sebagai pusat deteksi dini kesehatan anak dengan dukungan tenaga kesehatan desa. Kita juga harus mempermudah akses layanan kesehatan darurat, agar warga miskin yang tidak memiliki dokumen pun bisa segera ditangani," tutup Netty
Seperti diketahui, balita perempuan bernama Raya asal Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya sudah lama dalam pengawasan gizi oleh petugas desa di Kampung Padangenyang, Desa Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.
Bocah perempuan berusia empat tahun itu dikenal sebagai salah satu anak dengan status BGM (bawah garis merah), istilah medis untuk kondisi gizi buruk. Raya pun menjadi perhatian utama dalam pelayanan posyandu setempat. (M-3)
Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan tetap dapat layanan BPJS Kesehatan gratis selama 3 bulan, sambil menunggu proses reaktivasi dari Kemensos.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan sebanyak 270.000 peserta PBI BPJS Kesehatan di Jakarta yang terdampak pemutakhiran data akan tetap mendapatkan layanan.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
IDAI juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pemenuhan fasilitas kesehatan anak.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) tengah menelusuri latar belakang kosongnya 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved