Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pimpinan Arifin Abdul Majid mengecam keras kegiatan peringatan Hari Desa Nasional yang akan diselenggarakan pada 30 Januari nanti. Pasalnya, kegiatan tersebut digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi pimpinan Surta Wijaya dengan menghadirkan kepala desa (kades) seluruh Indonesia dan juga mengundang Presiden Jokowi.
Sekjen Apdesi pimpinan Arifin, Muksalmina Asgara mengatakan kegiatan dengan mengumpulkan kades sudah sering dilakukan DPP Apdesi pimpinan Surta. Bahkan kegiatan yang diselenggarakan secara besar-besaran itu menghadirkan presiden yang sebenarnya sangat berbau politis di masa pemilu saat ini.
"Pada dasarnya kita mengecam hal ini terus dilakukan. Bamun jika memang ini terus terjadi, tentunya publik bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang bermain dan untuk kepentingan apa," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (28/1).
Baca juga : Gibran Tunggu Keputusan Bawaslu Soal Dukungan Apdesi
Muksalmina menyayangkan kegiatan tersebut seolah dibiarkan terus dilakukan. Apalagi DPP Apdesi pimpinan Surta menggunakan lambang dan logo Apdesi. Hal itu, tentu saja membingungkan anggota Apdesi di level kabupaten/kota. Bahkan dinilai Apdesi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
Baca juga : Bawaslu: Acara Desa Bersatu Apdesi yang Dihadiri Gibran adalah Pelanggaran
"Yang selalu Kami persoalkan adalah penggunaan nama 'Apdesi' yang selalu dibawa-bawa, seolah-olah kegiatan itu benar-benar dilakukan oleh Apdesi. Padahal yang sebenarnya adalah lembaga DPP Apdesi sesuai terdaftar di Polpum. Sehingga ini terus membuat anggota Apdesi level kabupaten/kota kebingungan," kata dia.
Muksalmina meyakini kegiatan tersebut digerakkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di masa pemilu dan memiliki kedekatan dengan presiden. Sebab, presiden selalu diundang dan turut hadir dalam kegiatan seperti itu.
"Kami meyakini ini sebagai bentuk pembiaran dan pembuktian yang nyata oleh orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan presiden untuk kepentingan pribadi maupun politik mereka," kata dia.(Z-8)
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai dan sejumlah anggota DPD lintas komite meninjau langsung ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2
Surta yang berbicara kepada Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengemukakan awal mula isu polemik PSN di wilayah Tangerang Utara bersliweran dari media sosial.
Kegiatan bimbingan teknis bela negara ini sebagai bentuk program 100 hari kinerja Apdesi Kabupaten Bogor.
Peletakan batu pertama pembangunan rumah singgah dihadiri Bupati Cianjur Herman Suherman dan didampingi Ketua Apdesi Kabupaten Cianjur Beni Irawan.
Digitalisasi termasuk transaksi digital dapat membantu dalam finansial UMKM.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) tengah menelusuri latar belakang kosongnya 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved