Tugas Pemerintah Setelah Pandemi Tetap Penuhi Vaksinasi Covid-19

PENCABUTAN status pandemi oleh pemerintah diharapkan tidak mengendorkan angka vaksinasi covid-19. Berdasarkan data per 24 Juni 2023 angka vaksinasi ke-2 mencapai 174 juta dan vaksin ke-3 baru 69 juta.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai pemerintah perlu mendorong vaksinasi ke-2 agar sama seperti angka vaksin pertama yakni sebanyak 203 juta.

"Sebaiknya capai dulu target 2 dosis vaksin yang masih belum tercapai baru kita bicara booster," kata Masdalina saat dihubungi, Minggu (25/6).

Baca juga: Masuk Fase Endemi, Kemenkes: Aturan dan Teknis Masih dalam Pembahasan

Meski sudah sampai 174 juta pada vaksinasi ke-2 namun menurutnya masih kurang karena hanya mencangkup 64 persen penduduk. Berdasarkan data per 6 Juni 2023 dari World Health Organization (WHO) Indonesia hanya berada di atas Myanmar terkait capaian vaksinasi.

"Vaksin kedua kita itu masih di 64 persen atau terburuk kedua di Asia Tenggara setelah Myanmar. Sehingga masih perlu peningkatan vaksinasi dua dosis," ucapnya.

Baca juga: Menko PMK: Vaksin Covid-19 akan Jadi Vaksin Seperti Penyakit Infeksi Biasa

Sementara itu, Anggota Komisi IX Edy Wuryanto menilai tingkat kekebalan penduduk terhadap covid-19 sudah sangat tinggi. Ini menjadi bekal yang baik untuk meminimalisir penularan Covid-19.

"Hasil serosurvei menunjukkan 98 persen masyarakat Indonesia telah memiliki antibodi SARS-CoV-2. Hal ini sejalan dengan mayoritas masyarakat Indonesia sudah mendapat vaksinasi lengkap," ujarnya.

Hingga Rabu (21/6), Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat kenaikan pasien positif sebanyak 114 orang. Angka tersebut lebih kecil dibanding jumlah pasien yang sembuh dan terbebas dari covid-19 sebanyak 214 orang. Total, terdapat 6.640.216 orang yang dinyatakan negatif sejak Maret 2020.

Sistem ketahanan kesehatan menghadapi pandemi, endemi, kasus luar biasa (KLB), dan wabah makin kokoh ke depan. Juga memperkuat riset tentang bioteknologi, vaksin, kemandirian obat, dan alat kesehatan.

"Agar kita memiliki kemandirian di bidang kesehatan. RUU Kesehatan yang sedang dibahas diharapkan memberi pondasi dan arah pembangunan Kesehatan di masa depan agar lebih baik," ucap Edy.

Sebelumnya status pandemi dicabut Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (21/6). Sejalan dengan pencabutan status public health emergency of international concern (PHEIC) untuk covid-19 oleh WHO. (Iam/Z-7)