Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Anggaran Rp35,33 miliar disiapkan Pemkot Surakarta untuk merevitalisasi gedung sekolah SD dan SMP yang rusak dimakan usia dan bencana banjir.
Prasetyo menyampaikan apa yang ia lihat dalam sidak ke kawasan selatan Monas pada Senin (27/1), tidak ada ruang untuk resapan air.
DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat tertutup dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk meminta penjelasan terkait proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas).
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menilai langkah Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, terkait proyek revitalisasi Monas adalah kebohongan publik.
SEKRETARIS Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Setya Utama, menyatakan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka segera membahas kelanjutan proyek revitalisasi
Kecerobohan itu menurut Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliansari terlihat dari tidak cermatnya tim seleksi menelusuri latar belakang Donny
Penghentian sementara dilakukan lantaran pelaksanaannya belum mendapat persetujuan Komisi Pengarah.
Jumlah 85 pohon tersebut, berbeda dengan yang disebut Pemprov DKI Jakarta dalam keterangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta pada 18 Januari 2020
Monumen Nasional bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, melainkan sudah menjadi milik negara dan menjadi salah satu ikon Indonesia.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mencurigai ada persengkongkolan jahat di balik proyek revitalisasi Monas dengan menunjuk PT Bahana Prima Nusantara
menurut Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh, sebagai kontraktor pihaknya tetap menjalankan proyek tersebut.
Meski kantor kontraktor tersebut berupa virtual office, kata Blessmiyanda, sudah mengantongi izin beroperasi dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta meminta revitalisasi penataan Monas agar dihentikan.
PSI meminta KPK turun tangan usut kontraktor yang memenangkan proyek revitalisasi Monas, agar sesuai prosedur
Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah pun enggan membicarakan soal sanksi yang akan dihadapi Pemprov DKI terkait revitalisasi Monas
"Persoalan alamat kantor PT Bahana Prima Nusantara ini masih simpang siur. Di mana alamat yang sebenarnya? Jika kontraktor tidak memberikan informasi yang benar saat proses lelang."
"Yang jelas bisa saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin."
PSI juga menyoroti latar belakang perusahaan pemenang tender proyek tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara.
Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
DPRD menilai Pemprov DKI melanggar aturan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved