DPRD Ancam Lapor KPK Jika Revitalisasi Monas Berlanjut Tanpa Izin

DEWAN Perwakilan Daerah DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKi Jakarta untuk terlebih dulu meminta izin dari Komisi Pengarah Pembgangunan kawasan Medan Merdeka sebelum melanjutkan proses revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas).

Jika dilanjutkan tanpa adanya izin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan akan membawa kasus itu ke ranah hukum.

"Kalau misal ini terus ditabrak kami akan jalankan langkah ke depan. Mungkin, kami bisa melaporkan kepada pihak kepolisian atau KPK," ujar Prasetyo saat sidak di kawasan selatan Monas, Jakarta, Selasa (28/1).

DPRD menunggu surat putusan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang sudah meminta menyetop proyek tersebut. Prasetyo juga mengatakan, Monas sebagai ring 1 yang berdekatan dengan Istana Keprisidenan tidak boleh sembarangan menebang ratusan pohon.

Terlebih tidak mengantongi izin. Ia pun geram lantaran lahan yang dijadikan revitalisasi di kawasan Monas itu sudah dicor beton, sehingga tidak bisa ditanami pohon.

Baca juga : PSI Minta Kasus Penebangan Pohon di Monas Diaudit

"Eksekutif khususnya pemda melaksanakan ini tanpa seizin Ketua Komisi pengarahan. Kan harusnya koordinasi, buka komunikasi," kata Prasetyo.

"Kalau sana (Mensesneg) mengatakan diteruskan, ya kami mengikuti, selama itu ditunda kami akan ikut. Karena apapun ceritanya harus ada izin ya. Ini rekomendasi kami, tolong revitalisasi ini sementara dihentikan mulai besok menunggu surat dari Mensesneg," tambahnya.

Prasetyo bahkan meminta kontraktor untuk membongkar lagi saluran air tersebut. Ia tidak yakin apakah tempat itu bisa dijadikan wadah saat hujan mengguyur Monas. Para pekerja pun membongkar papan dan menggali tanah tersebut.

"(Monas) ini adalah ikon nasional. Bukan punya pemerintah daerah saja. Nah, disini kami minta tolong kepada pihak eksekutif saling menghargai lah, hormati semua. Pemerintah pusat kebetulan Jakarta sebagai Ibu kota negara," tandas Prasetyo. (OL-7)