Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DEWAN Perwakilan Daerah DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKi Jakarta untuk terlebih dulu meminta izin dari Komisi Pengarah Pembgangunan kawasan Medan Merdeka sebelum melanjutkan proses revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas).
Jika dilanjutkan tanpa adanya izin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan akan membawa kasus itu ke ranah hukum.
"Kalau misal ini terus ditabrak kami akan jalankan langkah ke depan. Mungkin, kami bisa melaporkan kepada pihak kepolisian atau KPK," ujar Prasetyo saat sidak di kawasan selatan Monas, Jakarta, Selasa (28/1).
DPRD menunggu surat putusan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang sudah meminta menyetop proyek tersebut. Prasetyo juga mengatakan, Monas sebagai ring 1 yang berdekatan dengan Istana Keprisidenan tidak boleh sembarangan menebang ratusan pohon.
Terlebih tidak mengantongi izin. Ia pun geram lantaran lahan yang dijadikan revitalisasi di kawasan Monas itu sudah dicor beton, sehingga tidak bisa ditanami pohon.
Baca juga : PSI Minta Kasus Penebangan Pohon di Monas Diaudit
"Eksekutif khususnya pemda melaksanakan ini tanpa seizin Ketua Komisi pengarahan. Kan harusnya koordinasi, buka komunikasi," kata Prasetyo.
"Kalau sana (Mensesneg) mengatakan diteruskan, ya kami mengikuti, selama itu ditunda kami akan ikut. Karena apapun ceritanya harus ada izin ya. Ini rekomendasi kami, tolong revitalisasi ini sementara dihentikan mulai besok menunggu surat dari Mensesneg," tambahnya.
Prasetyo bahkan meminta kontraktor untuk membongkar lagi saluran air tersebut. Ia tidak yakin apakah tempat itu bisa dijadikan wadah saat hujan mengguyur Monas. Para pekerja pun membongkar papan dan menggali tanah tersebut.
"(Monas) ini adalah ikon nasional. Bukan punya pemerintah daerah saja. Nah, disini kami minta tolong kepada pihak eksekutif saling menghargai lah, hormati semua. Pemerintah pusat kebetulan Jakarta sebagai Ibu kota negara," tandas Prasetyo. (OL-7)
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung meninjau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo di Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat (16/5).
Kondisi sungai saat ini sebagian besar mengalami penyempitan dan pendangkalan dan bahkan menyisakan lebar hanya 2-3 meter.
Dengan banyaknya revitalisasi bangunan bersejarah di Jakarta, bisa mempercepat perubahan Jakarta menjadi kota Global.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta telah melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan tinggi yang kerap terjadi pada akhir tahun.
Pedestrian yang terletak di Jalan Raya Ciater, Serpong dilengkapi juga tempat duduk, tempat sampah, tempat parkir sepeda, lampu penerangan, dan bollard
Terkenal sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di Indonesia, Batam kini mulai mengubah citra kotanya menjadi lebih dari sekadar Kota Industri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved