Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi menyambut baik program revitalisasi tambak pantai utara (pantura) Jawa Barat dari pemerintah pusat yang dinilai akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat pesisir, baik dari sisi peningkatan produksi maupun penyerapan tenaga kerja.
Hal itu disampaikan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jumat (20/2).
Plt Bupati menyampaikan, Kabupaten Bekasi memiliki potensi tambak yang cukup besar, khususnya di wilayah Kecamatan Muaragembong. Namun, luas lahan tambak yang aktif saat ini mengalami penyusutan jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
Menurutnya, secara historis Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 7.000 hectare (ha) lahan tambak, namun saat ini yang masih aktif kurang lebih 4.000 ha. Dari luasan tersebut, sekitar 4.000 ha yang direncanakan masuk dalam program revitalisasi.
"Insya Allah dengan adanya dukungan revitalisasi tambak dari pemerintah pusat, produktivitas akan meningkat dan peluang kerja juga akan bertambah. Harapannya tentu angka kemiskinan bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di Muaragembong, semakin meningkat," ujar Asep Surya dalam keterangannya.
Dia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan Pemprov Jabar menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan kawasan pesisir secara terpadu. Selain revitalisasi tambak, rencana pembangunan rumah pesisir oleh pemerintah provinsi diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan secara menyeluruh.
Ia berharap, program revitalisasi ini dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan budidaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
"Jika kawasan tambaknya tertata dengan baik dan didukung hunian yang layak, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir akan semakin kuat," tambahnya.
TAHAP AWAL
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Ida Mayani menjelaskan, rakor itu secara khusus membahas revitalisasi tambak yang berlokasi di Kecamatan Muaragembong sebagai tahap awal pelaksanaan program di Kabupaten Bekasi.
Ida menyampaikan bahwa selama ini sebagian besar tambak yang dikelola nelayan masih bersifat konvensional dengan sistem tradisional dan penataan lahan yang belum optimal. Melalui program revitalisasi, kawasan tambak akan ditata ulang dengan pendekatan yang lebih modern dan terintegrasi.
Pada tahap pertama, program revitalisasi difokuskan di Kecamatan Muaragembong, sebelum nantinya dikembangkan ke wilayah lain sesuai dengan kesiapan lahan dan perencanaan teknis dari KKP.
"Tambak para nelayan selama ini masih menggunakan sistem konvensional. Ke depan akan dilakukan penataan ulang dengan sistem yang lebih modern agar produktivitas meningkat dan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan di Muaragembong, dapat berkembang lebih baik," jelasnya. (H-1)
Pentingnya sertifikat sebagai perlindungan hukum bagi petani. Menurutnya, tanpa kepastian legal, justru ada risiko lahan diambil pihak lain.
Pemberian surat teguran tanpa aksi konkret justru akan mengadu domba masyarakat di Karimunjawa karena sebagian besar menolak tambak dan sejumlah lainnya tetap bertahan.
Petambak diketahui membuka tambak udang vaname hingga limbah dibuang ke laut mencemari perairan tersebut.
“Dari peninjauan hari ini, terdapat blok yang berupa kawasan tambak atas nama PT tapi dikelola oleh masyarakat."
PENGACARA Agung Sedayu Grup, Muannas Alaidid, merespons polemik sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang. Tidak semua adalah SHGB milik PIK 2
Pentingnya perencanaan matang agar pengerjaan fisik tidak tumpang tindih.
Selain kendala fisik, pasar tersebut juga kerap dijadikan tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis
Revitalisasi mesti diarahkan pada konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
Mendikdasmen menegaskan revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah di daerah terdampak bencana, dan sekolah terpencil serta sekolah rusak.
Pelaksanaan revitalisasi tahun 2025 dilakukan dengan sistem swakelola, dengan total progres 95 persen terselesaikan dari total 16.171 penerima manfaat program.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved