Berita Terbaru Regulasi Hari Ini

Antisipasi Mobilitas Masyarakat Jelang Libur Natal dan Tahun Baru untuk Cegah Ledakan Kasus

Meski ada penurunan kasus, baik pemerintah maupun masyarakat harus tetap waspada apalagi ada sekitar 131 kabupaten/kota yang tren kasusnya masih naik.

Dua PP terkait UU Otsus Papua Sudah Rampung

Adapun dua PP sebagai aturan turunan UU 2/2021 yang sudah selesai, yakni PP 107/2021 dan PP 106/2021. Regulasi itu mencakup percepatan pembangunan, hingga pelaksanaan Otsus Papua.

MA Cabut Aturan yang Memberatkan Remisi Koruptor

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai fungsi pemidanaan tidak lagi memenjarakan pelaku agar jera, melainkan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Banyak Kritik Soal Aturan PCR, Satgas: Dievaluasi Setiap Dua Minggu

Menurut Satgas Covid-19, pemerintah memiliki sejumlah pertimbangan untuk mengeluarkan aturan pengetatan perjalanan di tengah pelonggaran kapasitas penumpang.

Evaluasi Inpres Penanggulangan Karhutla Dibutuhkan untuk Perkuat Pencegahan

Selama hampir 10 bulan terakhir, serta prediksi hingga akhir bulan ini, Indonesia telah dapat memastikan bebas dari duet bencana tahun ini.

Luhut Sebut Perpres 87/2021 Percepat Investasi di Jawa Barat

Sebab, perpres tersebut menginstruksikan seluruh jajaran untuk mendukung pembangunan di kawasan industri Rebana dan wilayah Jawa Barat bagian selatan melalui 162 program.

Kemenkeu Pastikan Perubahan Aturan PPN Ciptakan Sistem Lebih Adil

Dalam UU HPP, perluasan basis PPN untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan.

Perhimpunan Guru Terus Perjuangkan Afirmasi pada Seleksi PPPK

P2G menilai skema penurunan passing grade harus diberlakukan pada ambang batas kategori 1. Saat ini, penurunan ambang batas kategori 2 sebesar 100% untuk kompetensi teknis.

BPJS Kesehatan Seleksi Faskes untuk Tahun Depan

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan dalam menyeleksi faskes, yakni tenaga medis yang kompeten, pelayanan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana.

Pemerintah Berharap DPR Setujui Revisi UU KUP di Akhir Masa Sidang

Perubahan dari UU KUP diharapkan memberikan ruang lebih kepada pelaku usaha. Apalagi, pemerintah menggulirkan berbagai insentif di masa pandemi covid-19.

Dinilai tidak Relevan, Harga Patokan Ikan Diperbarui

KKP melakukan pemutakhiran harga patokan ikan sesusai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021. Harga patokan sebelumnya dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Jokowi Terbitkan PP, PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan

Melalui PP Nomor 94 Tahun 2021, pemerintah mewajibkan PNS untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. Jika terjadi pelanggaran, bisa dijatuhkan sanksi pemotongan tunjangan.

Penyederhanaan Aturan Investasi Dinilai Dongkrak Perekonomian

Menko Airlangga Hartarto menekankan bahwa upaya penyederhanaan regulasi investasi oleh pemerintah, menjadi kunci mendongkrak perekonomian kuartal II 2021.

Lentera Anak: Regulasi Belum Jelas, Angka Perokok Anak Tinggi

Lentera Anak mendorong revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Aturan Pemilu Diharapkan Mengakomodasi Masyarakat Rentan

Sehingga, kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi.

Komnas Perempuan Berharap RUU PKS Segera Disahkan

Dalam penyusunan RUU PKS, Baleg DPR diharapkan mempertahankan atau mengadopsi usulan enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual.

Pemerintah Evaluasi PPKM di Luar Jawa-Bali Setiap Dua Pekan

Perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali tidak terlepas dari peningkatan kasus aktif covid-19, tingkat kematian, jumlah testing dan populasi penduduk. 

BNPB Susun Regulasi Mitigasi Penurunan Muka Air Tanah 

BNPB menyatakan data dan fakta penurunan muka tanah di wilayah Jakarta sudah diketahui dari hasil riset peneliti dan lembaga pemerintah, seperti BIG.

Capaian dalam Aturan Pelaksana UU Otsus Papua Harus Jelas

Sebagai regulasi operasional dari UU Otsus Papua, PP harus dirumuskan pusat bersama daerah. Sebab, pemda yang akan menjadi pengguna UU Otsus.

Pemda Harus Tindak Lanjuti Kebijakan PPKM Terbaru

Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri, yang berpesan agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kesamaan persepsi dalam menciptakan kebijakan terkait PPKM.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia