MENYIKAPI potensi penurunan muka air tanah di Jakarta yang mengakibatkan kenaikan permukaan air laut, BNPB pun menyusun regulasi terkait langkah antisipasi. Gagasan itu tertuang dalam draft UU terkait penanggulangan bencana yang masih disusun.
"Kita memasukkan land subsidence ini dalam draft perubahan UU tentang penanggulangan bencana. Sehingga, kita harapkan dengan adanya dasar hukum yang kuat, upaya mitigasinya bisa lebih komprehensif," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Sabtu (7/8).
Baca juga: Jakarta Diprediksi Bakal Tenggelam, Warga Mulai Berpikir Pindah Rumah
Adapun data dan fakta penurunan muka tanah di wilayah Jakarta sudah diketahui dari hasil riset peneliti dan lembaga pemerintah, seperti BIG. Abdul menilai potensi tersebut bukan hanya mengancam Jakarta, namun juga beberapa wilayah di sepanjang pantai utara Jawa. Seperti, Semarang dan Demak.
Selain mendorong mitigasi penurunan muka air tanah dalam regulasi, pihaknya juga mendukung upaya pemerintah Pemprov DKI dalam mempercepat pipanisasi air bersih. Upaya itu diharapkan turut disertai aturan ketat dalam pembatasan penyedotan air tanah.
Dari aspek kawasan pesisir, lanjut dia, solusi struktur fisik untuk jangka pendek harus diiringi dengan solusi natural (vegetatif) untuk jangka panjang. "Kita bisa belajar dari Tokyo. Ketika pembatasan penyedotan air tanah diberlakukan dengan ketat, laju penurunan muka tanah bisa ditahan," pungkas Abdul.
Baca juga: Jakarta Diprediksi Bakal Tenggelam, PSI Minta DKI Fokus Atasi Kondisi Itu
Seperti diketahui, dalam pidato terkait perubahan iklim pada 27 Juli lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyinggung prediksi Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Biden mengatakan apabila permukaan laut naik dua setengah kaki, jutaan orang diyakini harus bermigrasi.
"Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar, bahwa dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan Ibu Kota, karena akan berada di bawah air," kata Biden.(OL-11)
