Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Terdapat enam usulan yang diharapkan menjadi regulasi.
"Terkait perbedaan dalam perumusan atau isi materi, menjadi tantangan bersama untuk terus berdialog, merumuskan dan menghasilkan RUU yang pro terhadap korban," ujar Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardis saat dihubungi, Rabu (18/8).
"Kami berharap proses penyusunan dan pembahasannya RUU PKS untuk disegerakan, agar korban kekerasan seksual mendapatkan akses keadilan dan pemulihan," imbuhnya.
Baca juga: Baleg: Dukungan Sosial RUU PKS untuk Disahkan Menguat
Pihaknya berharap dalam penyusunan RUU PKS, Baleg DPR RI mempertahankan atau mengadopsi usulan enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual. Dalam hal ini, yang diusulkan Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil.
Keenam usulan tersebut meliputi isu tindak pidana kekerasan seksual, hukum acara pidana tindak pidana kekerasan seksual dan hak korban seperti perlindungan. Lalu, penanganan dan pemulihan, sanksi pidana dan tindakan, pencegahan, serta pengawasaan dan pemantauan.
Baca juga: Menaker: Perlindungan Pekerja Perempuan Harus Ditingkatkan
Dengan masuknya kembali RUU PKS sebagai RUU Prioritas 2021, sudah menunjukkan komitmen DPR untuk bersama-sama mendorong penghapusan kekerasan seksual. Sejauh ini, urgensi payung hukum penghapusan kekerasan seksual sudah sangat dipahami DPR dan pemerintah.
"RUU PKS saat ini pada tahap penyusunan oleh Badan Legislatif DPR. Proses penyusunan ini didasarkan pada masukan berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan. Setelah proses penyusunan selesai, akan ada draft RUU PKS sebagai usul inisiatif DPR," pungkasnya.(OL-11)
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
MESKI terus diganjal DPR selama 20 tahun, satu-satunya solusi pengesahan UU PPRT juga ada di tangan DPR.
KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Penyelundupan benih bening lobster lebih berdampak kepada penerimaan negara, kedaulatan, dan pengelolaan perikanan.
Pembatasan yang diatur dalam PP 28/2024 dapat menurunkan penjualan dan memicu gelombang PHK.
Pengadaan pupuk yang tidak lagi memerlukan banyak persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan penyederhanaan regulasi, diharapkan produksi pertanian akan meningkat.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Penggunaan AI dan pentingnya regulasi yang tepat untuk memastikan penggunaan teknologi yang bijaksana dan tidak merugikan.
Risiko tidak hanya datang dari praktik korupsi yang disengaja, tapi juga dari ketidaktahuan dan kelalaian dalam menjalankan fungsi kontrol internal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved