Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 87 Tahun 2021 dapat mempercepat pergerakan investasi di wilayah Jawa Barat.
Sebab, perpres tersebut menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk mendukung penuh pembangunan di kawasan industri Rebana dan wilayah Jawa Barat bagian selatan melalui 162 program.
Baca juga: Kang Emil Sebut Jawa Barat Jadi Pilihan Utama untuk Berinvestasi
"Diharapkan dengan adanya perpres ini dapat mempercepat penyediaan infrastruktur. Serta, menjadikan kawasan industri Rabana dan Jawa Barat bagian selatan sebagai tujuan utama investasi," tutur Luhut dalam acara West Java Investment Summit 2021 secara virtual, Kamis (21/10).
Menurutnya, Perpres 87/2021 merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan industri, yang dapat mendorong ekonomi baru yang unggul dan berdaya saing global. Selain itu, Jawa Barat bagian selatan juga dilakukan pengembangan untuk menggali potensi kawasan ramah lingkungan berbasis agrikultur, pariwisata dan perikanan.
Baca juga: Presiden Apresiasi TEI yang Juga Hadirkan Produk Halal
"Mari kita bekerja bersama-sama. Ayo kita fokuskan diri ke dalam pembangunan. Jangan kita bicara perbedaan. Kita bicara persatuan dan kesatua. Untuk membuat industri bagus dan jauh lebih hebat lagi ke depan," jelas Luhut.
"Dengan besarnya potensi yang ada, kami berharap kawasan industri Rebana dan kawasan Jawa Barat bagian selatan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.(OL-11)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Pembatasan media sosial berbasis usia dapat diposisikan sebagai shock therapy awal untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
INDUSTRI aset kripto Indonesia diproyeksikan memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan pada 2026.
Regulasi yang tumpang tindih bukan hanya menurunkan pemasukan negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Pemalsuan terus terjadi karenai ijazah masih dijadikan syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan dan gelar akademik telah menjadi simbol gengsi sosial.
Pembahasan RUU Hak Cipta di Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka kembali kebutuhan mendesak akan membuka regulasi yang lebih adil bagi pelaku industri kreatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved