Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PERPANJANGAN kebijakan PPKM juga diterapkan untuk wilayah luar Jawa-Bali. Untuk di luar Jawa-Bali, pemerintah menetapkan PPKM level 4, 3 dan 2 yang berlaku selama dua pekan, yakni pada 10-23 Agustus 2021.
Kebijakan ini bertujuan mengendalikan laju penyebaran covid-19. Mengingat, kondisi geografis di luar Jawa-Bali yang murni kepulauan dan berwilayah luas. Perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali tak terlepas dari peningkatan kasus aktif covid-19, tingkat kematian, jumlah testing dan populasi penduduk.
Baca juga: Hingga Akhir 2021, Indonesia Akan Datangkan 240 Juta Dosis Vaksin Covid-19
“Keputusan berlanjutnya PPKM ini berdasarkan evaluasi hasil penerapan PPKM sebelumnya, serta situasi di lapangan. Beberapa waktu lalu, Presiden juga menyerukan respons cepat terhadap lonjakan kasus covid-19 di luar Jawa-Bali, yang menuntut kewaspadaan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan resmi, Selasa (10/8).
Johnny menyebut kontribusi kasus aktif covid-19 di luar Jawa-Bali sekitar 46,5% dari total kasus aktif nasional. Sementara itu, wilayah Jawa-Bali berkontribusi 53,5% dari total kasus aktif. Terdapat 45 kabupaten/kota di 18 provinsi dengan risiko tertinggi covid-19, yang akan menerapkan PPKM level 4.
Baca juga: Tingkat Kesembuhan Covid-19 Nasional Naik Menjadi 84,14%
Kemudian, PPKM level 3 berlaku di 302 kabupaten/kota dan PPKM level 2 berlaku di 39 kabupaten/lota. “Pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi di Indonesia. Penanganan wilayah luar Jawa-Bali tentu memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar. Mengingat, keluasan wilayah dan kelengkapan infrastruktur yang berbeda dengan Jawa-Bali," jelas Johnny.
"Sinergi berbagai pihak harus tetap diperkuat. Termasuk, peran serta masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Begitu juga perluasan cakupan vaksinasi, serta peningkatan 3T, yang menjadi pilar utama pengendalian pandemi covid-19,” imbuhnya.
Terkait penerapan PPKM di tiap daerah, lanjut dia, acuan lebih lengkap tercantum dalam Instruksi Mendagri, yang diterbitkan pada 9 Agustus 2021. Pemerintah juga menetapkan beberapa perubahan peraturan PPKM level 3 dan 4 di wilayah luar Jawa-Bali.(OL-11)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Pembatasan media sosial berbasis usia dapat diposisikan sebagai shock therapy awal untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
INDUSTRI aset kripto Indonesia diproyeksikan memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan pada 2026.
Regulasi yang tumpang tindih bukan hanya menurunkan pemasukan negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Pemalsuan terus terjadi karenai ijazah masih dijadikan syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan dan gelar akademik telah menjadi simbol gengsi sosial.
Pemerintah memastikan langkah evaluasi bersama OJK dan BEI segera dilakukan untuk merespons tekanan IHSG.
Selama ini, dinamika keluar masuk atlet Pelatnas di akhir tahun berfungsi sebagai instrumen evaluasi.
Prabowo menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan program prioritas pada periode 2026-2027.
Kemenimipas melakukan evaluasi atas sejumlah kendala yang masih dihadapi sepanjang 2025, baik dalam aspek pelayanan, koordinasi, maupun adaptasi kelembagaan.
Program MBG yang disalurkan oleh SPPG Mutiara Keraton Bogor yang dikelola oleh Jimmy Hantu atau Sujimin berjalan lancar di SMP Negeri 1 Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
TKA pada akhirnya bukan sekadar instrumen teknis melainkan fondasi moral untuk memastikan setiap anak Indonesia dinilai dengan ukuran yang setara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved