Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PERPANJANGAN kebijakan PPKM juga diterapkan untuk wilayah luar Jawa-Bali. Untuk di luar Jawa-Bali, pemerintah menetapkan PPKM level 4, 3 dan 2 yang berlaku selama dua pekan, yakni pada 10-23 Agustus 2021.
Kebijakan ini bertujuan mengendalikan laju penyebaran covid-19. Mengingat, kondisi geografis di luar Jawa-Bali yang murni kepulauan dan berwilayah luas. Perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali tak terlepas dari peningkatan kasus aktif covid-19, tingkat kematian, jumlah testing dan populasi penduduk.
Baca juga: Hingga Akhir 2021, Indonesia Akan Datangkan 240 Juta Dosis Vaksin Covid-19
“Keputusan berlanjutnya PPKM ini berdasarkan evaluasi hasil penerapan PPKM sebelumnya, serta situasi di lapangan. Beberapa waktu lalu, Presiden juga menyerukan respons cepat terhadap lonjakan kasus covid-19 di luar Jawa-Bali, yang menuntut kewaspadaan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan resmi, Selasa (10/8).
Johnny menyebut kontribusi kasus aktif covid-19 di luar Jawa-Bali sekitar 46,5% dari total kasus aktif nasional. Sementara itu, wilayah Jawa-Bali berkontribusi 53,5% dari total kasus aktif. Terdapat 45 kabupaten/kota di 18 provinsi dengan risiko tertinggi covid-19, yang akan menerapkan PPKM level 4.
Baca juga: Tingkat Kesembuhan Covid-19 Nasional Naik Menjadi 84,14%
Kemudian, PPKM level 3 berlaku di 302 kabupaten/kota dan PPKM level 2 berlaku di 39 kabupaten/lota. “Pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi di Indonesia. Penanganan wilayah luar Jawa-Bali tentu memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar. Mengingat, keluasan wilayah dan kelengkapan infrastruktur yang berbeda dengan Jawa-Bali," jelas Johnny.
"Sinergi berbagai pihak harus tetap diperkuat. Termasuk, peran serta masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Begitu juga perluasan cakupan vaksinasi, serta peningkatan 3T, yang menjadi pilar utama pengendalian pandemi covid-19,” imbuhnya.
Terkait penerapan PPKM di tiap daerah, lanjut dia, acuan lebih lengkap tercantum dalam Instruksi Mendagri, yang diterbitkan pada 9 Agustus 2021. Pemerintah juga menetapkan beberapa perubahan peraturan PPKM level 3 dan 4 di wilayah luar Jawa-Bali.(OL-11)
Penyelundupan benih bening lobster lebih berdampak kepada penerimaan negara, kedaulatan, dan pengelolaan perikanan.
Pembatasan yang diatur dalam PP 28/2024 dapat menurunkan penjualan dan memicu gelombang PHK.
Pengadaan pupuk yang tidak lagi memerlukan banyak persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan penyederhanaan regulasi, diharapkan produksi pertanian akan meningkat.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Penggunaan AI dan pentingnya regulasi yang tepat untuk memastikan penggunaan teknologi yang bijaksana dan tidak merugikan.
Risiko tidak hanya datang dari praktik korupsi yang disengaja, tapi juga dari ketidaktahuan dan kelalaian dalam menjalankan fungsi kontrol internal.
Sejauh ini sejak diluncurkan pada Selasa (6/5), pelaksanaannya berjalan sesuai agenda.
KPAI menilai perlu evaluasi dan koordinasi harian/mingguan antara SPPG, dinas pendidikan, Kemenag kab/kota, dan satuan pendidikan.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan mengevaluasi pemberian perizinan pendirian bangunan baik untuk perumahan maupun pabrik di lahan hijau.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
Menurut Ono, pemerintah pusat harus bergerak cepat tidak hanya mengevaluasi namun juga memperbaiki, sehingga target dari terselenggaranya program tersebut bisa berjalan dengan optimal.
TANAH longsor di akses Jalan Mojokerto-Kota Batu menimpa 2 mobil dan 1 sepeda motor. Akibat kejadian ini, 10 korban meninggal dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved