Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 mencapai 7,07% (yoy). Capaian itu dinilai turut dipengaruhi upaya pemerintah untuk menyederhanakan regulasi investasi.
"Upaya pemerintah untuk menyederhanakan regulasi investasi menjadi kunci untuk mendongkrak perekonomian pada kuartal II 2021. Hal ini mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh 5,90% (yoy)," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara virtual, Rabu (25/8).
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan perbaikan permintaan global turut memperkuat kinerja ekspor dan impor, yang masing-masing tumbuh 31,78% dan 31,22% secara yoy. Dia menjelaskan bahwa reformasi struktural akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca juga: Presiden: Tim Pengendali Inflasi Harus Multitasking
Serta, mendorong transformasi agar Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi lima besar dunia pada 2045. Dia menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi juga menjadi prioritas utama pemerintah.
"Pemerintah membentuk sovereign wealth fund, yakni Indonesia Investment Authority (INA), untuk membantu meningkatkan dan mengoptimalkan investasi, di mana pemerintah mengalokasikan US$1 miliar pada 2020," tutur Airlangga.
Baca juga: 12 Perusahaan Siap Buyback Saham, Total Nilai Rp4,9 Triliun
Di sisi lain, serangkaian insentif fiskal juga telah diterapkan untuk mendorong produktivitas sektor UMKM. Menurut Co-CEO HSBC Asia Pacific Surendra Rosha, kombinasi sumber daya alam, besarnya pasar konsumen, dunia e-commerce yang progresif dan tingkat tenaga kerja yang kompetitif, menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi utama setelah pandemi covid-19.
"Saya melihat pemerintah mengerjakan rencana yang ambisius untuk merombak arsitektur ekonomi dan mengesahkan undang-undang perburuhan baru. Serta, membuat cetak biru untuk pembayaran digital, mengembangkan sektor keuangan dan memudahkan investor asing untuk berkontribusi dalam pertumbuhan," jelas Surendra.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved