NEWSTICKER

Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah

Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi

Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min

Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu

Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

Jokowi Terbitkan PP, PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan

Andhika Prasetyo

14/9/2021 14:49

Jokowi Terbitkan PP, PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan — Presiden bersama Ibu Negara saat meninjau kegiatan vaksinasi covid-19 di wilayah Jawa Tengah.(Antara)

PRESIDEN Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Beleid itu mencakup berbagai ketentuan yang harus dilaksanakan, berikut sanksi yang dijatuhkan jika dilanggar para abdi negara.

Salah satu aturan yang ditetapkan adalah kewajiban PNS untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Ini Pengasilan 'PNS Tajir' Rohadi

Adapun ketentuan yang tertuang dalam Pasal 10 dan Pasal 11, yakni jika terjadi pelanggaran akan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sedang dan berat.

"Sanksi hukuman disiplin sedang ialah berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6-12 bulan," demikian bunyi Pasal 8 Ayat 3.

Baca juga: NasDem Minta Dilakukan Audit Lapas Se-Indonesia

Untuk hukuman berat, PNS bisa dikenai penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Lalu, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Berikut, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Selain ketentuan terkait pelaporan harta kekayaan, pegawai pemerintahan juga diwajibkan segera melapor kepada atasannya, jika mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti

Berita Lainnya

Prabowo Subianto: Banyak Masyarakat Sok Tahu soal Politik dan Pemerintahan
21/7/2025 07:39
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Surya Paloh Apresiasi Tingkat Kepuasan 100 Hari Prabowo, Pengamat: Pengakuan yang Objektif
21/1/2025 11:46
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Surat dari Timur Tengah
18/1/2025 08:50
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
PDIP Seharusnya Jadi Penyeimbang Pemerintahan
12/1/2025 19:47
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Megawati Kerja Sama dengan Prabowo, Pengamat Khawatir Pemerintahan tanpa Oposisi
11/1/2025 12:51
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Warga Depok Turut Serta Mengawal Program Prabowo
22/12/2024 21:09
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Ini Fondasi Baru Perlindungan Mangrove Indonesia
24/7/2025 09:51
Potensi penyerapan karbon nasional mencapai 170,18 Mt CO2/tahun.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
17/7/2025 19:32
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Sangkala Minta Regulasi Bagi Hasil Laut Berpihak ke Daerah Penghasil
26/6/2025 21:03
Persoalan pembagian hasil sumber daya laut juga menjadi perhatian di daerah.
KKP Nyatakan Pulau tak Bisa Dijualbelikan
22/6/2025 23:43
"Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau kecil."
Jalur Penyelundupan Benih Lobster Muncul karena Lemahnya Implementasi Regulasi
12/6/2025 07:38
Penyelundupan benih bening lobster lebih berdampak kepada penerimaan negara, kedaulatan, dan pengelolaan perikanan.
Bupati Kudus dan Serikat Pekerja Tolak PP 28/2024
01/6/2025 00:28
Pembatasan yang diatur dalam PP 28/2024 dapat menurunkan penjualan dan memicu gelombang PHK.

LOAD MORE

Opini

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?
29/7/2025 05:05
Revisi UU P2MI: Antara Proteksi dan Patriarki
29/7/2025 05:00
Pendidikan Tinggi dan Penguatan Soft Skills: Tantangan Relevansi dan Kesiapan Kerja
28/7/2025 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Dalil Keberatan atas Putusan Vonis Pidana Korupsi Importasi Gula dan Peluang Bebasnya Tom Lembong
28/7/2025 05:00
Membungkam Kolegium, Mengancam Keselamatan Publik
21/7/2025 05:00
Manajemen Pemerintahan Gotong Royong
14/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved