Jokowi Terbitkan PP, PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan

Panja Komisi III DPR RI Tegaskan Kedudukan Polri Tetap di Bawah Presiden

Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.

Survei LSI Denny JA: 66,1% Publik Tolak Pilkada Dipilih DPRD

Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu

DPR Lemah, Pemerintah Dinilai Melaju tanpa Kontrol

SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Sudirman Said: Tata Kelola Negara Harus Dikoreksi Total

Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.

Guntur Romli Tegaskan Posisi PDIP Penyeimbang dan Tetap di Luar Pemerintahan

Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Prabowo Subianto: Banyak Masyarakat Sok Tahu soal Politik dan Pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.

Menguji Efektivitas Pembatasan Usia Media Sosial: Antara Regulasi dan Literasi

Pembatasan media sosial berbasis usia dapat diposisikan sebagai shock therapy awal untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital.

Pramono Pastikan Kenaikan UMP Sesuai Regulasi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah

Menuju 2026, Industri Kripto Indonesia Masuki Fase Pematangan di Bawah Penguatan Regulasi

INDUSTRI aset kripto Indonesia diproyeksikan memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan pada 2026.

Legislator Sebut PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes Jadi Regulasi yang Tumpang Tindih

Regulasi yang tumpang tindih bukan hanya menurunkan pemasukan negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Perlu Regulasi Khusus Minimalkan Kasus Dugaan Ijazah Palsu

Pemalsuan terus terjadi karenai ijazah masih dijadikan syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan dan gelar akademik telah menjadi simbol gengsi sosial.

DPR Bahas RUU Hak Cipta, Kawendra Tekankan Pentingnya Pajak Murah bagi Pelaku Kreatif

Pembahasan RUU Hak Cipta di Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka kembali kebutuhan mendesak akan membuka regulasi yang lebih adil bagi pelaku industri kreatif. 

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia