Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Jokowi Terbitkan PP, PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan
14/9/2021 14:49
PRESIDEN Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Beleid itu mencakup berbagai ketentuan yang harus dilaksanakan, berikut sanksi yang dijatuhkan jika dilanggar para abdi negara.
Salah satu aturan yang ditetapkan adalah kewajiban PNS untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Ini Pengasilan 'PNS Tajir' Rohadi
Adapun ketentuan yang tertuang dalam Pasal 10 dan Pasal 11, yakni jika terjadi pelanggaran akan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sedang dan berat.
"Sanksi hukuman disiplin sedang ialah berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6-12 bulan," demikian bunyi Pasal 8 Ayat 3.
Baca juga: NasDem Minta Dilakukan Audit Lapas Se-Indonesia
Untuk hukuman berat, PNS bisa dikenai penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Lalu, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Berikut, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Selain ketentuan terkait pelaporan harta kekayaan, pegawai pemerintahan juga diwajibkan segera melapor kepada atasannya, jika mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.(OL-11)
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.]()
Kepuasan Publik 79,9 Persen, Kinerja Presiden Prabowo Dipuji namun Diingatkan tak Lengah
10/2/2026 16:28Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
-
![ilustrasi.]()
KSAD: Presiden Prabowo Tekankan Evaluasi Berkelanjutan Kinerja TNI-Polri Demi Rakyat
09/2/2026 17:13KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
-
![Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily]()
Ace Hasan Buka P3N Angkatan ke-27 Lemhannas, Targetkan Lahir Pemimpin Negarawan
09/2/2026 17:09Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
-
![ilustrasi.]()
Jimly Asshiddiqie: Reformasi Polri tak Bisa Instan, 30 Aturan Internal Perlu Dibahas
09/2/2026 16:46Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
-
![Menkeu Purbaya.]()
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Klaim Nyaman Bekerja dengan Wamenkeu Juda Agung
06/2/2026 16:32Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
-
![Adies Kadir.]()
Presiden Prabowo Lantik Juda Agung sebagai Wamenkeu dan Adies Kadir Hakim MK
05/2/2026 16:49Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
-
![ilustrasi.]()
Jimly Asshiddiqie: Reformasi Polri tak Bisa Instan, 30 Aturan Internal Perlu Dibahas
09/2/2026 16:46Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
-
![Ilustrasi]()
Menguji Efektivitas Pembatasan Usia Media Sosial: Antara Regulasi dan Literasi
31/12/2025 10:32Pembatasan media sosial berbasis usia dapat diposisikan sebagai shock therapy awal untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
-
![Gubernur DKi Jakarta, Pramono Anung.]()
Pramono Pastikan Kenaikan UMP Sesuai Regulasi
23/12/2025 16:22Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
-
![Ilustrasi]()
Menuju 2026, Industri Kripto Indonesia Masuki Fase Pematangan di Bawah Penguatan Regulasi
22/12/2025 21:35INDUSTRI aset kripto Indonesia diproyeksikan memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan pada 2026.
-
![Ilustrasi]()
Legislator Sebut PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes Jadi Regulasi yang Tumpang Tindih
15/12/2025 15:11Regulasi yang tumpang tindih bukan hanya menurunkan pemasukan negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
-
![Ilustrasi .]()
Perlu Regulasi Khusus Minimalkan Kasus Dugaan Ijazah Palsu
28/11/2025 10:25Pemalsuan terus terjadi karenai ijazah masih dijadikan syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan dan gelar akademik telah menjadi simbol gengsi sosial.
Opini
-
![demokrasi]()
Demokrasi Tanpa Dusta
16/2/2026 12:02 -
![Rasch untuk Penilaian Bermakna]()
Rasch untuk Penilaian Bermakna
16/2/2026 05:15 -
![Hadir untuk Percaya]()
Hadir untuk Percaya
16/2/2026 05:10
Kolom Pakar
-
![Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0]()
-
![Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam]()
Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00 -
![Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar]()
Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![PT Daikin Airconditioning Indonesia (Daikin) menyalurkan donasi bagi keluarga prasejahtera dengan fokus pencegahan anak stunting.]()
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved