Berita Terbaru Putusan MK Hari Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Selesai sebelum G20 Berakhir

Indonesia memegang presidensi mulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 November 2022.

DPR Berjanji Cari Titik Tengah Buruh dan Pengusaha Soal Ciptaker

Supratman menjelaskan bahwa DPR harus melakukan perbaikan UU Ciptaker sebagaimana bunyi putusan MK

Pembuat UU Diingatkan Hati-Hati Menggunakan Metode Omnibus Law

Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode Omnibus Law campur sari seperti UU Cipta Kerja (CK) karena metode demikian melahirkan UU yang tidak fokus.

Putusan MK Tegaskan Pemerintah dan DPR Langgar Konstitusi dalam Pembentukan Omnibus Law

Asfinawati menyebutkan, putusan ini jelas menunjukkan pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU.

MK Nyatakan Omnibus Law Inkonstitusional Bersyarat, PAN: Segera Perbaiki

Pemerintah dan DPR perlu segera memperbaiki UU tersebut karena waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal dalam UU Ciptaker sangat banyak.

UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Hentikan Susun Aturan Turunan

MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Mungkinkah Jaksa Beracara di Mahkamah Konstitusi

Konvensi ketatanegaraan menempatkan judicial process sejalan dengan legislative process.

Mantan Ketia MK Setuju Pendapat Berbeda 4 Hakim Konstitusi Soal TWK KPK

Meski demikian, belum diputuskan apakah pemain perlu dites antibodi pada hari ini, menurut liga bola basket tersebut.

Hendardi: Putusan MK Soal TWK KPK Harus Dipatuhi Sebagai Acuan Bernegara

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan pegawai KPK konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan MK: PPNS Bisa Lakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemohon merupakan dua orang penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dua orang PPNS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Beleid Tentang Putusan DKPP yang Final dan Mengikat Digugat

Para pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atas frasa “putusan” DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan.

RI Butuh Badan Pengelola Hulu Migas yang Independen

Untuk menggiatkan investasi hulu migas, perlu dibentuk badan khusus di luar pemerintah yang melakukan pengaturan hingga pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan migas.

Yusril: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Tidak Logis

Yusril menilai putusan MK tersebut tidak logis sama sekali karena jika ada tiga kategori partai politik, maka setiap kategori harus diperlakukan secara berbeda-beda pula.

KPU Morowali Utara Diminta Independen dan Netral

MK memerintahkan pendirian TPS Khusus di wilayah kerja PT ANA karena menilai pada saat pilkada digelar pada 9 Desember 2020 banyak karyawan yang dinilai kehilangan hak konstitusionalnya.

Sidang Sengketa Tuntas, 17 Daerah Gelar Pemungutan Suara Ulang

Dari 132 perkara sengketa perselisihan hasil pilkada yang diterima MK,  hanya 17 perkara dinyatakan dikabulkan, meski hanya sebagian dari permohonan.

Pemungutan Suara Boven Digoel Diulang Tanpa Yusak Yaluwo

MK menilai Yusak tidak memenuhi syarat administratif pencalonan karena belum melewati jeda lima tahun sebagai mantan terpidana saat mendaftar pilkada Desember 2020.

Gugatan Hasil Pilkada Kabupaten Banjar Terhenti

MK menilai pemohon tidak bisa membuktikan kecurangan yang didalilkan.

Produk Putusan Sengketa Pilkada MK Tidak Adil

Bila MK tetap menerapkan pasal a quo dalam setiap proses persidangannya, maka sama saja MK sedang membiarkan kecurangan terjadi.

Pengujian UU Cipta Kerja di MK Butuh Argumentasi Kuat

MK merupakan jalur resmi yang sesuai dengan konstitusi dalam menguji sebuah UU yang dianggap dapat merugikan hak-hak warga negara.

Hakim ini Menggugat ke MK Tolak Keterlibatan Menteri Keuangan

Masuknya kekuasaan pemerintah dalam hal ini menteri keuangan, hingga dalam sendi-sendi pengadilan pajak yang secara nyata telah menabrak prinsip kekuasaan kehakiman.

Bahasa Ibu untuk Pendidikan Bermutu

Ramadan Damai tanpa Sweeping

Cemeeh dan Kultur Demokrasi Kita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia