Jumat 30 Desember 2022, 14:19 WIB

Jokowi Revisi RUU Ciptaker Melalui Perppu

Indriyani Astuti | Ekonomi
Jokowi Revisi RUU Ciptaker Melalui Perppu

ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pengumuman penerbitan Perppu Cipta Kerja di Kantor Presiden, Jakarta.

 

PRESIDEN RI Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global.

"Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, tertanggal 30 Desember 2022," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

Dia mengatakan terkait ekonomi, Indonesia menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi. Selain itu lebih dari 30 negara sedang berkembang juga sudah masuk dalam daftar IMF, dan 30 negara lainnya mengantre masuk dalam daftar penerima bantuan IMF.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," jelasnya.

Airlangga mengatakan Presiden Jokowi juga sudah berbicara dengan Ketua DPR RI terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja sehingga Ketua DPR RI sudah terinformasi.

Baca juga: Menanti Rebound IHSG di Perdagangan Hari Terakhir 2022

"Prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perppu tentang Cipta Kerja dan ini berpedoman pada peraturan perundangan dan Putusan MK," ujar Airlangga.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022 adalah karena alasan mendesak atau kebutuhan mendesak sesuai dengan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Mahfud saat itu merupakan Ketua MK yang menandatangani putusan MK tersebut.

"Jadi ada kebutuhan yang mendesak, atau kegentingan memaksa untuk bisa menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan undang-undang, namun undang-undang yang dibutuhkan untuk itu belum ada atau sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memberi kepastian," tutur Mahfud menjelaskan.

"Oleh sebab itu pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkan nya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian," tambah Mahfud.(Ant/OL-4)

Baca Juga

Antara

Basuki: 30 Proyek IKN Senilai Rp24 Triliun Sudah Teken Kontrak

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 27 Januari 2023, 23:56 WIB
Beberapa konstruksi yang tengah dikerjakan antara lain Kantor Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Kementerian, perumahan, jalan tol dan...
Ist

Dukung Pertumbuhan Fashion Lokal, MC Texstyle Gelar Promo

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Januari 2023, 21:19 WIB
Manav Chainani, selaku owner MC Texstyle mengatakan, promo tanggal kembar yang dilakukan setiap bulan ini bertujuan untuk mendukung...
Antara

Sri Mulyani: Pelaku Usaha Jangan Khawatirkan Tahun Politik

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Jumat 27 Januari 2023, 21:08 WIB
Menurutnya, Indonesia telah memiliki pengalaman yang matang dan mampu menjalankan pemilu dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya