Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MANTAN penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
WAKIL Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tak habis pikir Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan gugatan terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Putusan MK menambah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun menjadi 5 tahun disebut tidak sesuai dengan kepentingan publik.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan penambahan masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan beleid soal masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana caleg Pemilu 2024. Setelah dikritik.
(MK) meminta pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
MKMK pada Senin (20/3) siang dijadwalkan akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik pengubahan bunyi putusan yang berimbas pada pemberhentian mantan Hakim Konstitusi Aswanto
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap Mahkamah Konstitusi (MK) akan mempertimbangkan pandangan publik dalam mengadili gugatan perkara uji materi sistem pemilu.
Partai Prima menginginkan untuk diikutsertakan oleh KPU sebagai peserta Pemilu Serentak 2024
Ratusan advokat atau pengacara yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tentang perselisihan pemilu
Dalam persidangan, Kuasa Hukum pemohon Ari Lazuardi menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana saran dan pertimbangan dari Hakim Konstitusi.
MK mensyaratkan jeda lima tahun bagi mantan terpidana setelah dinyatakan bebas murni dari tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih sebagai calon DPD.
Dia juga meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui putusan tersebut. Sebab, konstitusi sudah mengatur pembatasan seseorang menjadi kepala negara.
KPU akan mengubah peraturan KPU (PKPU) yang mengatur soal syarat pendaftaran perseorangan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) alias senator.
MASSA dari Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta Raya (Forkom Jaya) menuntut Majelis Kehormatan Mahkamah Konsituti (MKMK) segera mengusut dugaan pengubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022
Palguna menyatakan jadwal pemeriksaan dibuat tentatif menyesuaikan kesenggangan waktu hakim konstitusi.
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengaku akan memperkuat alasannya melarang dua hakim MK yakni Arief Hidayat, Guntur Hamzah, dan 1 panitera bernama Muhidin mengadili perkaranya.
Perubahan bunyi putusan dengan salinan putusan dilakukan sesuai dengan kalimat yang tepat dan disepakati oleh para hakim.
Angel mengaku ada tiga nama yang diduga berperan dalam memalsukan putusan perkara, yakni dua hakim MK dan satu orang yang bagian dari MK.
Zico mengungkapkan alasan ia mencurigai dua hakim konstitusi karena menurutnya hakim tersebut mempunyai kedekatan dengan para pegawai dibandingkan dengan hakim-hakim lainnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved