Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PAKAR ilmu politik UMY Ridho Al Hamdi menyebut Indonesia tidak pernah kekurangan peraturan yang mengatur jalannya demokrasi dan bernegara. Namun semua aturan tersebut tidak dijalankan dengan kesadaran penuh dan kedewasaan serta etika berpolitik.
Hal ini menjadi permasalahan serius yang dihadapi sekarang salah satunya sikap ketidaknetralan yang semakin dalam dilakukan pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo.
"Kita itu kalau bicara aturan tidak kurang. Peraturan kita sudah banyak dan bagus tinggal perbuatan dan aplikasinya dari politisi kita yang menerapkannya secara serampangan bahkan melanggarnya. Padahal di atas norma adalah etika kalau etika sudah buruk ya sudah rusak," jelasnya, Jumat (26/1).
Baca juga: Jokowi Harus Berembuk dengan Ma'ruf Amin Jika Ingin Cuti Kampanye
Sikap ketidaknetralan yang kian brutal ini berasal dari titik pangkal putusan Mahkamah Konstitusi yang berpihak berdampak pada perilaku presiden yang amburadul.
"Jokowi point utama dia karena anaknya Gibran saja yang maju sebagai cawapres. memang di UU pemilu boleh berkampanye dengan catatan tidak menggunakan fasilitas negara. Apa yang disampaikan Jokowi tidak mungkin karena bagaimana pun sulit untuk melepaskan fasilitas yang melekat pada dia sekalipun dia cuti," terusnya.
Baca juga: Jika Presiden Ingin Kampanye dalam Pilpres 2024, Sebaiknya Undurkan Diri
Jokowi juga dinilai ingin menyatakan dan memastikan pengaruhnya dalam perjalanan bangsa ini. Padahal jika mau dikritisi dalam berkonstitusi semua diukur dengan aturan yang jelas salah satunya sumpah presiden yang diucapkan saat dilantik
"Sumpah presiden itu tegas, tidak main-main dan punya kekuatan hukum. Dan yang dia lakukan sekarang jelas sudah melanggar sumpah dan UU dasar," ucapnya. (Sru/Z-7)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved