Berita Terbaru Ppatk Hari Ini

Kejagung Akui Belum Dapat Informasi Resmi Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun

Kejagung mengemukakan pihaknya belum mengetahui secara resmi informasi adanya transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

200 Hasil Analisis PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut jumlah tersebut merupakan hasil dari informasi hasil analisis PPATK terhadap Kemenkeu.

Pejabat Ditjen Pajak Tak Boleh Merangkap Konsultan

KPK menegaskan pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilarang menjadi konsultan. Jika sudah pensiun baru dibebaskan.

Pergerakan Transaksi Janggal Senilai Rp 300 Triliun di Kemenkeu Sudah Terendus Sejak 2009

Mahfud menyayangkan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) era itu tidak langsung bergerak melakukan pemeriksaan 

Kini Giliran Kekayaan Kepala Bea Cukai Makassar yang Dipantau

Setelah Eko Darmono, PPATK kali ini memantau harta kekayaan kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. PPATK sendiri telah memberikan laporan hasil akhir ke KPK.

Penyelidikan Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Tidak Dispesialkan

KPK menegaskan penyelidikan peningkatan harta kekayaan Rafael Alun diperlakukan seperti kasus lainnya.

PPATK: Bukan Hanya Rafael, Banyak Pegawai Pemerintahan yang Memiliki Transaksi Mencurigakan 

Kasus yang menyeret mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo bukanlah kasus yang pertama atau terakhir terhadap pegawai pemerintahan. 

PPATK Blokir Semua Rekening Keluarga Rafael Alun

PPATK memblokir semua rekening keluarga Rafael Alun Trisambodo.

Kejagung Enggan Tanggapi Transaksi Rafael Alun

Kejagung enggan menanggapi adanya laporan transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo dari PPATK ke Kejaksaan.

KPK Sebut Transaksi Janggal Rafael Bisa Jadi Bukti Awal Dugaan Korupsi

KPK telah memastikan yang bersangkutan telah menerima surat undangan dari KPK, namun belum menerima konfirmasi apakah yang bersangkutan akan memenuhi undangan tersebut.

Kasus Rafel, KPK Didorong Perkuat Sistem LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk memperkuat sistem laporan harta kekayaan negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara.

Nominee, Salah Satu Transaksi Mencurigakan di Rekening Rafael Alun Trisambodo

PPATK sudah mengendus salah satu modus transaksi keuangan mencurigakan di rekening milik Rafael Alun Santoso sejak 2012 lalu. 

Kepala PPATK: Pemerintah Komitmen Lindungi Kepentingan Publik dari Praktik Pencucian Uang Termasuk dari KSP

Aturan ini untuk melindungi kepentingan publik, karena koperasi khususnya KSP memang menjadi pihak pelapor berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU

Kini KSP Klasifikasi Usaha 3 dan 4 Wajib Terhubung ke PPATK

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM mewajibkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4 agar terhubung ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bawaslu Minta Laporan PPATK Disambungkan ke Penegak Hukum

Anggota Bawaslu Puadi mengatakan jajarannya hanya berwenang untuk mengawasi keuangan partai politik yang berkaitan dengan dana kampanye.

Cegah Pencucian Uang di Koperasi, Kemenkop UKM-PPATK Lakukan Joint Audit

Langkah itu bertujuan mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang di Koperasi Simpan Pinjam. Sebelumnya, PPATK melaporkan terdapat koperasi yang terindikasi melakukan pencucian uang.

KPU Serahkan Dugaan Aliran Tambang Ilegal utnuk Pemilu ke Bawaslu

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, PPATK kembali mengungkap adanya potensi penggunaan dana panas untuk kepentingan kampanye.

PPATK Temui Transaksi Mencurigakan di Belasan Koperasi Simpan Pinjam, Ada yang Dipakai untuk Operasi Plastik

PPATK menghimbau masyarakat untuk bijak dan berhati-hati ketika menyimpan atau menginvestasikan uang di KSP.

PPATK Sebut Aliran Dana Pencucian Uang Bermuara untuk Kampanye

Berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) dan hasil pemeriksaan (HP) TPPU yang dilakukan oleh PPATK kasus korupsi menjadi kasus dengan nilai pencucian tertinggi mencapai Rp 81,3 triliun.

Kejaksaan harus Kejar Aset Koruptor Jiwasraya di Luar Negeri

Yunus mengatakan, dunia internasional menyoroti rendahnya asset recovery Indonesia dalam tindak pidana korupsi

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia