Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Satgas mafia pajak 349 Triliun menyusun prioritas kasus yang diselidiki. Ini kasus yang diprioritaskan.
ISTRI pelaku penembakan kantor MUI mengaku uang yang ada di rekening suaminya bersumber dari kririman sang anak yang bekerja di luar negeri.
ANGGOTA tenaga ahli Satgas TPPU Danang Widoyoko menuturkan tim masih menunggu kepastian tugas dan kewenangan satgas dari Menko Polhukam Mahfud MD.
Apalagi, satgas juga terdiri dari pihak luar sehingga pendalaman terkait transaksi dapat leluasa.
WAKIL Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut ada Rp800 triliun APBN Indonesia yang hangus digarong oleh para pemegang otoritas di negeri ini. Angka itu mengacu pada data-data BPK
KPK mengaku belum akan menggerakkan divisi penindakannya untuk mencari pidana asal dari dugaan pencucian uang AKBP Achiruddin Hasibuan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Santoso meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti hanya pada pemeriksaan AKBP Achiruddin Hasibuan tapi juga membongkar kemungkinan
KOMISIONER Kompolnas, Poengky Indarti menyatakan bahwa seharusnya atasan dari AKBP Achirudin Hasibuan mengawasi perilaku bawahannya. Hal tersebut terkait dengan pemblokiran
Polda Sumut melibatkan Itwasda dan Propam untuk memeriksa ketidakwajaran rekening AKBP Achiruddin Hasibuan yang dibekukan PPATK.
PPATK melakukan pemblokiran rekening AKBP Achiruddin Hasibuan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan usulan hak angket masih akan dibahas dalam rapat internal Komisi III terlebih dulu.
Dugaan transaksi janggal yang dibahas sifatnya baru sebatas laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) PPATK, belum sampai ke tingkat bukti hukum.
Hari ini, Komisi III kembali gelar RDPU membahas transaksi mencurigakan Rp349 miliar.
ICW mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) hingga aparat penegak hukum bisa mengusut tindak pidana korupsi (tipikor) yang dibarengi dengan pencucian uang.
Menko Polhukam, Mahfud MD, selaku Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menyampaikan tidak ada perbedaan data terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari mengibaratkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai gelandang dalam sepak bola.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein bicara soal peran eks lembaga yang dipimpinnya itu di Komisi III DPR. PPATK tidak mestinya menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).
Kasus RAT Harus Jadi Pintu Masuk KPK untul Berantas Korupsi di Kemenkeu
DPR bantah adanya kepentingan politik dalam polemik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp349 triliun
ALIRAN dana mencurigakan senilai Rp349 triliun dari praktik pencucian uang seperti yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya diakui oleh Kemenkeu. Usulan hak angket menguat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved