Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Kejagung mengemukakan pihaknya belum mengetahui secara resmi informasi adanya transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut jumlah tersebut merupakan hasil dari informasi hasil analisis PPATK terhadap Kemenkeu.
KPK menegaskan pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilarang menjadi konsultan. Jika sudah pensiun baru dibebaskan.
Mahfud menyayangkan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) era itu tidak langsung bergerak melakukan pemeriksaan
Setelah Eko Darmono, PPATK kali ini memantau harta kekayaan kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. PPATK sendiri telah memberikan laporan hasil akhir ke KPK.
KPK menegaskan penyelidikan peningkatan harta kekayaan Rafael Alun diperlakukan seperti kasus lainnya.
Kasus yang menyeret mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo bukanlah kasus yang pertama atau terakhir terhadap pegawai pemerintahan.
PPATK memblokir semua rekening keluarga Rafael Alun Trisambodo.
Kejagung enggan menanggapi adanya laporan transaksi janggal Rafael Alun Trisambodo dari PPATK ke Kejaksaan.
KPK telah memastikan yang bersangkutan telah menerima surat undangan dari KPK, namun belum menerima konfirmasi apakah yang bersangkutan akan memenuhi undangan tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk memperkuat sistem laporan harta kekayaan negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara.
PPATK sudah mengendus salah satu modus transaksi keuangan mencurigakan di rekening milik Rafael Alun Santoso sejak 2012 lalu.
Aturan ini untuk melindungi kepentingan publik, karena koperasi khususnya KSP memang menjadi pihak pelapor berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU
KEMENTERIAN Koperasi dan UKM mewajibkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4 agar terhubung ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Anggota Bawaslu Puadi mengatakan jajarannya hanya berwenang untuk mengawasi keuangan partai politik yang berkaitan dengan dana kampanye.
Langkah itu bertujuan mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang di Koperasi Simpan Pinjam. Sebelumnya, PPATK melaporkan terdapat koperasi yang terindikasi melakukan pencucian uang.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, PPATK kembali mengungkap adanya potensi penggunaan dana panas untuk kepentingan kampanye.
PPATK menghimbau masyarakat untuk bijak dan berhati-hati ketika menyimpan atau menginvestasikan uang di KSP.
Berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) dan hasil pemeriksaan (HP) TPPU yang dilakukan oleh PPATK kasus korupsi menjadi kasus dengan nilai pencucian tertinggi mencapai Rp 81,3 triliun.
Yunus mengatakan, dunia internasional menyoroti rendahnya asset recovery Indonesia dalam tindak pidana korupsi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved